Sekjen Bawaslu: Reformasi Birokrasi Dimulai dari Integritas Pribadi Aparatur

Jakarta – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh integritas individu aparatur, bukan semata-mata oleh sistem atau regulasi. Ia juga menilai Ramadan sebagai momentum refleksi bagi aparatur negara untuk menilai apakah kinerja birokrasi telah berjalan sesuai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam kultum Ngabuburit Pengawasan bertajuk “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Manajemen Organisasi” yang digelar secara daring pada Selasa (10/3/2026). Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi yang paling mendasar bukanlah perubahan di atas kertas, melainkan perubahan sikap dan perilaku dalam diri setiap individu.

Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi, baik secara spiritual maupun dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Nilai-nilai seperti kejujuran, pengendalian diri, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian sosial dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun birokrasi yang berintegritas.

Ferdinand menjelaskan bahwa reformasi birokrasi kerap dipahami sebatas program kerja atau target administratif, padahal inti dari reformasi terletak pada perubahan perilaku individu dalam organisasi. Ia juga mengaitkan nilai pengendalian diri dalam ibadah puasa dengan integritas aparatur, yang dituntut tetap bekerja secara bertanggung jawab meskipun tanpa pengawasan langsung.

Ia menegaskan bahwa pengendalian diri dalam birokrasi tercermin dari sikap tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengambil jalan pintas yang keliru, serta tidak mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa aturan dan mekanisme pengawasan dalam birokrasi pada dasarnya sudah memadai. Namun, penyimpangan masih terjadi karena kurangnya konsistensi dalam menjaga nilai integritas.

Dalam konteks organisasi, ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang sehat melalui kebiasaan positif yang dijalankan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota. Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mencerminkan keberagaman Indonesia, sehingga profesionalisme, kedewasaan, dan komitmen terhadap integritas menjadi kunci dalam menjaga kualitas lembaga serta kepercayaan publik.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kekuatan sebuah lembaga tidak hanya terletak pada kewenangannya, tetapi juga pada nilai-nilai yang dijaga dan diwujudkan dalam tindakan nyata.a