Kick Off P2P, Lolly Tekankan Sikap yang Harus Dimiliki Kader Pengawas Partisipatif

Kabupaten Tangerang – Bawaslu kembali memulai program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) melalui kegiatan kick off yang digelar di Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan sejumlah karakter penting yang wajib dimiliki kader pengawas partisipatif dalam mengawal proses demokrasi.

Lolly menjelaskan, kader pengawas harus memiliki pola pikir logis dan memahami aturan yang berlaku agar tidak bertindak di luar ketentuan hukum. Menurutnya, setiap tindakan pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ia menilai sikap kritis juga menjadi karakter utama yang harus dimiliki peserta P2P. Kader pengawas diharapkan berani mempertanyakan, mencari informasi lebih mendalam, serta peka terhadap berbagai persoalan demokrasi.

Tidak hanya itu, Lolly juga mendorong para kader untuk berani menyampaikan gagasan dan aktif terlibat dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui pelaporan maupun penyampaian informasi kepada Bawaslu.

Karakter berikutnya yang dianggap penting adalah mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran kader pengawas partisipatif harus dirasakan manfaatnya dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Melalui karakter-karakter tersebut, Lolly berharap kader P2P dapat berperan aktif dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Ia juga berharap Kabupaten Tangerang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif.

Kegiatan kick off ini turut dihadiri Mochamad Maesyal Rasyid selaku Bupati Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi langkah Bawaslu yang melibatkan masyarakat melalui program P2P dan berharap para kader dapat menjadi penjaga demokrasi pada setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada.

Sebagai informasi, program P2P telah menjadi salah satu program prioritas nasional hasil kerja sama antara Bawaslu dan Bappenas. Program ini dijadwalkan berlangsung secara luring dan daring di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mulai Mei hingga Oktober 2026.