Bawaslu Jabar Perkuat Pengelolaan Data dan Informasi untuk Jaga Predikat Informatif

Bandung – Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus mendorong penguatan tata kelola data dan informasi sebagai bagian dari komitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Data dan Informasi yang diikuti jajaran Koordinator Divisi serta staf Sekretariat Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring, Kamis (30/4/2026).

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menekankan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi guna meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi sengketa informasi. Menurutnya, capaian Bawaslu Jawa Barat sebagai Bawaslu Provinsi Informatif terbaik pada tahun 2025 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) tidak hanya menjadi tanggung jawab PPID, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh unsur lembaga dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto, menyampaikan bahwa kualitas pelayanan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan DIP perlu dilakukan secara aktif, berkelanjutan, dan didukung oleh sistem yang terintegrasi.

Widodo mendorong seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan sinkronisasi antara dokumen fisik dan digital serta memperbarui klasifikasi informasi secara berkala agar data yang tersedia tetap akurat dan mudah diakses.

Sebagai bagian dari penguatan sistem, setiap divisi diminta menunjuk Person in Charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan dokumentasi. Melalui mekanisme tersebut, setiap unit kerja diharapkan dapat secara proaktif menyampaikan pembaruan data kepada PPID setelah pelaksanaan kegiatan.

Dalam aspek teknis, Bawaslu Jawa Barat juga mengakselerasi digitalisasi arsip melalui penerapan standar penamaan file dan klasifikasi dokumen. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti penyimpanan berbasis cloud dan dashboard monitoring pada website lembaga akan terus dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan informasi pengawasan.

Melalui sinergi seluruh divisi, Bawaslu Jawa Barat optimistis dapat membangun budaya kerja berbasis data yang lebih kuat, sehingga mampu mempertahankan kualitas layanan informasi publik dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.