Bawaslu Jabar Dan Pemuda Katolik Perkuat Sinergi Hadapi Dinamika Pemilu 2029
|
Bandung – Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Barat sepakat memperkuat sinergi strategis dalam mendorong pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2029. Kesepakatan ini dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Gakkumdu Bawaslu Jawa Barat, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pada Selasa siang (31/3/2026).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada percepatan kerja sama konkret untuk menjawab tantangan demokrasi yang kian kompleks, seperti meningkatnya polarisasi sosial akibat politik identitas serta maraknya disinformasi digital. Dalam kesempatan itu, Pemuda Katolik memperkenalkan kerangka strategis bertajuk “ACTION” sekaligus mengusulkan program unggulan berupa pendirian Sekolah Politik dan Demokrasi Jawa Barat pada tahun 2026.
Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat, Alfian Syukur, menyampaikan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis Bawaslu yang memberikan dampak nyata. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang dibangun harus bersifat terstruktur, berkelanjutan, dan tidak sekadar simbolis, guna memastikan tahapan pemilu berjalan lebih efektif, inklusif, dan berintegritas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam, menyatakan dukungannya dan membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas seperti Pemuda Katolik. Ia juga mengapresiasi kesiapan kader yang telah tersertifikasi dan siap dilibatkan sebagai pemantau pemilu.
Zacky menambahkan bahwa meskipun saat ini berada pada masa pasca pemilu, Bawaslu tetap menjalankan fungsi utamanya, termasuk pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan masukan terkait data kepada KPU melalui Bawaslu.
Terkait gagasan Sekolah Politik dan Demokrasi, program ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk mencetak pemantau pemilu yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan ideologis. Dalam hal ini, Bawaslu diharapkan berperan sebagai mentor, penyusun kurikulum, sekaligus validator dalam proses pembelajaran.
Pemuda Katolik juga menyampaikan bahwa mereka memiliki kekuatan sosial berupa 245 kader bersertifikasi yang tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Selain itu, organisasi ini berkomitmen mengoptimalkan peran pemuda sebagai agen literasi digital untuk melawan penyebaran hoaks di ruang demokrasi.
Sebagai penutup, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, mengapresiasi pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa menjaga nilai-nilai demokrasi bukan hanya tugas sesaat, melainkan tanggung jawab berkelanjutan yang melampaui setiap tahapan pemilu.
Sumber : Bawaslu JABAR