Bagja Apresiasi Program Partisipasi, Dorong Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri peluncuran “Partisipasi: Indonesia Democratic Participation Program” yang digelar Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Program Partisipasi merupakan bentuk kerja sama pembangunan senilai AUD 30 juta yang akan berlangsung dari pertengahan 2026 hingga 2030. Program tersebut dirancang sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan peran masyarakat sipil, serta mendorong berbagai bentuk kolaborasi dalam pengembangan demokrasi yang lebih substantif. Program ini memiliki lima fokus utama, yaitu penguatan Pemilu berintegritas, peningkatan keterlibatan parlemen, pendidikan kewarganegaraan, penguatan media independen, serta penanganan tantangan informasi seperti misinformasi dan disinformasi.

Kegiatan Program Partisipasi akan dilaksanakan pada tingkat nasional serta di sejumlah wilayah, yaitu Yogyakarta, Makassar, dan Aceh.

Bagja menyambut baik kemitraan tersebut dan menilai kerja sama lintas lembaga dapat menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengawasan Pemilu yang lebih inklusif dan akuntabel. Menurutnya, sinergi antarlembaga penyelenggara Pemilu dan keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi.

Bawaslu juga menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam berbagai program penguatan kapasitas demokrasi. Upaya tersebut diarahkan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender, inklusi bagi penyandang disabilitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Peluncuran program turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat dari lembaga mitra strategis, di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nuzula Anggeraini, Guru Besar UIN Jakarta Komaruddin Hidayat, serta Anggota DPR RI Mardani Ali Sera. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.