Lompat ke isi utama

Berita

Puadi: Sukses Pemilu Bukan dari Banyaknya Penindakan Kasus, Tapi Minimnya Pelanggaran

66

Anggota Bawaslu Puadi saat menjadi narasumber Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Negeri Jakarta, Cabang Jakarta Raya di Depok, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).

Depok – Anggota Bawaslu, Puadi, mengajak para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk aktif memperkuat pengawasan partisipatif demi menjaga integritas pemilu. Ia menegaskan bahwa peran aktif masyarakat adalah kunci utama, sebab Bawaslu tidak akan mampu mengawal seluruh proses sendirian.

"Bawaslu tidak mungkin bergerak sendiri. Menilik luasnya wilayah Indonesia serta padatnya tahapan pemilu, keterlibatan masyarakat luas adalah sebuah keharusan agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai koridor hukum," ujar Puadi saat mengisi materi dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Koordinator Komisariat Universitas Negeri Jakarta (Cabang Jakarta Raya) di Depok, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).

Puadi menjabarkan bahwa Bawaslu lahir dengan mandat untuk mengawal pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Dalam praktiknya, Bawaslu kini lebih mengutamakan aspek pencegahan. Strategi ini diwujudkan lewat pendidikan politik, sosialisasi aturan, pemetaan wilayah rawan, hingga kolaborasi erat dengan berbagai elemen bangsa.

Menurut peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional ini, pendekatan preventif sangat krusial agar potensi pelanggaran bisa diredam sejak dini. Oleh karena itu, indikator kesuksesan pengawasan pemilu kini bergeser: bukan lagi dihitung dari seberapa banyak kasus yang ditindak, melainkan dari seberapa efektif pelanggaran bisa dicegah hingga seminimal mungkin.

Lebih lanjut, Puadi menilai mahasiswa, khususnya kader HMI, punya posisi strategis sebagai motor penggerak pengawasan partisipatif. Kontribusi nyata tersebut bisa diwujudkan melalui beberapa langkah konkret:

  • Memberikan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat.
  • Menolak keras praktik politik uang (money politics).
  • Mengawasi dan menjaga netralitas aparatur negara.
  • Menangkal hoaks dengan menyebarkan informasi kepemiluan yang valid.
  • Berani melaporkan setiap indikasi kecurangan kepada Bawaslu.

Sebagai penutup, Puadi berharap kader HMI tidak sekadar menjadi pemilih yang datang ke TPS, melainkan ikut mengawal marwah setiap tahapan pemilu. Kualitas demokrasi suatu bangsa tidak hanya diukur dari hasil akhir pemungutan suara, tetapi dari bagaimana proses tersebut dijaga bersama-sama oleh masyarakat.

Sumber: Bawaslu RI