Sekjen Bawaslu: Pemeriksaan Kinerja BPK Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas

Jakarta – Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ferdinand Eskol Tiar Sirait, menegaskan bahwa pemeriksaan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja lembaga. Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi kesempatan memperoleh masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kelembagaan.

Ferdinand mengatakan, sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi dan mengawal penyelenggaraan pemilu, Bawaslu perlu didukung tata kelola pemerintahan yang profesional, independen, serta akuntabel.

"Pemeriksaan kinerja ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Lebih dari itu, pemeriksaan kinerja merupakan kesempatan untuk memperoleh insight, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola serta kinerja kelembagaan Bawaslu," ujarnya saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pelaksanaan Kegiatan Non-Tahapan Pemilu Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 di Kantor Bawaslu, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan kinerja merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen mendukung seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka, kooperatif, dan profesional agar prosesnya berjalan efektif serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Ferdinand juga meminta seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa, termasuk merespons permintaan data maupun informasi secara cepat dan menyampaikan klarifikasi secara terbuka apabila diperlukan.

"Saya mengharapkan seluruh satuan kerja terkait dapat memberikan respons yang cepat dan konstruktif terhadap setiap permintaan data maupun informasi dari tim pemeriksa. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi, segera komunikasikan secara terbuka sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan lancar," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ferdinand turut menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Bawaslu selama 11 tahun berturut-turut. Menurutnya, prestasi itu patut disyukuri, namun tidak boleh membuat lembaga berpuas diri karena tata kelola keuangan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan.

"Pencapaian WTP yang telah kami raih semoga tidak membuat kami lupa bahwa tata kelola keuangan selalu dinamis dan membutuhkan perbaikan setiap saat," katanya.

Ia berharap capaian tersebut menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk terus menjaga bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, tata kelola organisasi, serta akuntabilitas kinerja lembaga.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pemeriksaan I.C.2 BPK RI, Ahdony Asfiansyah, menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tidak bertujuan menilai tingkat kepatuhan lembaga. Sebaliknya, pemeriksaan tersebut difokuskan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung perbaikan pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Bawaslu.

"Sebetulnya pemeriksaan ini lebih memberikan manfaat bagi entitas yang diperiksa. Karena, nanti isinya rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Bawaslu," ujarnya.

Ahdony berharap BPK dapat memperoleh data dan informasi secara lengkap serta akurat selama proses pemeriksaan. Menurutnya, kualitas data yang diberikan akan sangat menentukan ketepatan analisis dan rekomendasi yang dihasilkan.

Kegiatan Entry Meeting tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Administrasi La Bayoni, Deputi Bidang Dukungan Teknis Yusti Erlina, Inspektur Utama Rini Wartini, serta seluruh pejabat eselon II di lingkungan Bawaslu.