Puadi Tekankan Pentingnya Ketertiban Arsip dalam Penanganan Pelanggaran

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta seluruh jajaran Bawaslu, termasuk staf teknis, meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip penanganan pelanggaran. Menurutnya, pengarsipan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dan profesionalisme kelembagaan.

Hal tersebut disampaikan Puadi saat menutup kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai di Lingkungan Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu di Jakarta, Senin (3/8/2026). Ia menyebut sejumlah persoalan hukum yang pernah dihadapi sebelumnya dapat dipicu oleh pengelolaan dokumen dan pendataan yang belum optimal.

Karena itu, Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu agar memberikan perhatian serius terhadap proses digitalisasi maupun penyimpanan dokumen fisik terkait penanganan pelanggaran. Menurutnya, data yang tersusun secara rapi, lengkap, dan mudah ditemukan akan membantu Bawaslu mempertanggungjawabkan setiap proses kerja sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga.

Selain persoalan administrasi dan dokumentasi, Puadi juga meminta jajaran Bawaslu memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilu mendatang. Ia menilai sikap terbuka dan humanis perlu ditunjukkan sejak masyarakat datang menyampaikan laporan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu tersebut menegaskan bahwa keramahan dalam menerima laporan merupakan bagian dari pelayanan publik yang profesional. Masyarakat yang datang melapor harus mendapatkan rasa aman dan merasa dihargai, bukan justru menghadapi kesan intimidasi maupun kesulitan akibat proses administratif.

Puadi berharap peningkatan kualitas pengelolaan arsip dan pelayanan kepada pelapor dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya memiliki dokumentasi penanganan pelanggaran yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga mampu membangun hubungan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan Bawaslu.