Puadi Dorong UMJ Jadi Laboratorium Demokrasi dan Pusat Kolaborasi Bawaslu

Jakarta — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi mendorong Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjadi laboratorium demokrasi yang dapat berperan aktif dalam pengembangan kajian dan praktik kepemiluan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk memperkuat demokrasi melalui penelitian, inovasi, serta pendidikan kepada generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Puadi saat membuka Bawaslu Campus Connect bertema Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Puadi mengatakan, kampus dapat menjadi ruang untuk melakukan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan demokrasi, mulai dari penelitian kepemiluan, kajian kebijakan, pemetaan risiko pemilu, pengembangan teknologi pengawasan, pemeriksaan fakta atau fact-checking, hingga peningkatan literasi digital.

Ia juga membuka kesempatan bagi mahasiswa, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ, untuk memanfaatkan Bawaslu sebagai mitra dalam kegiatan akademik. Mahasiswa dipersilakan melakukan riset maupun penelitian untuk kebutuhan skripsi, tesis, hingga disertasi.

Menurut Puadi, kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi diperlukan untuk mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan pengawasan pemilu di lapangan. Mahasiswa juga dinilai memiliki peran penting dalam membangun ekosistem demokrasi di era digital.

Ia menilai generasi muda saat ini tidak hanya berperan sebagai pengguna media digital, tetapi juga menjadi produsen informasi sekaligus penggerak partisipasi masyarakat. Karena itu, mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.

“Generasi muda bukan hanya hidup dengan teknologi, tetapi juga membentuk dan dibentuk oleh teknologi,” ujar Puadi.

Puadi berharap Bawaslu Campus Connect dapat menjadi ruang pertemuan antara institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan generasi muda untuk bersama-sama membangun masa depan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, demokrasi yang kuat harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas. Seluruh proses tersebut juga harus tetap menempatkan manusia serta hak-hak konstitusional warga negara sebagai bagian utama.

Ia menegaskan, kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat mendorong lahirnya demokrasi berbasis pengetahuan atau knowledge-based democracy, yakni demokrasi yang tumbuh dari pengetahuan, argumentasi yang kuat, serta partisipasi masyarakat yang substantif.