Puadi Dorong Kader HMI Tingkatkan Peran dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk berperan aktif dalam memperkuat pengawasan partisipatif sebagai upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada Bawaslu, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat secara luas.

"Pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu seorang diri. Luasnya wilayah Indonesia serta kompleksitas setiap tahapan pemilu menjadikan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan," ujar Puadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Negeri Jakarta Cabang Jakarta Raya di Depok, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).

Puadi menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki mandat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu, Bawaslu juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui pendidikan politik, sosialisasi regulasi kepemiluan, pemetaan potensi kerawanan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, pendekatan pencegahan tersebut bertujuan meminimalkan potensi pelanggaran sejak awal proses pemilu. Karena itu, keberhasilan pengawasan tidak diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil ditindak, melainkan dari semakin berkurangnya pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Puadi menilai kader HMI memiliki posisi strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Ia mendorong para kader untuk berkontribusi melalui edukasi kepada masyarakat, menolak praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur negara, menyebarluaskan informasi kepemiluan yang benar, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu sesuai mekanisme yang berlaku.

Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu berharap kader HMI tidak hanya menjalankan peran sebagai pemilih yang cerdas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengawal setiap tahapan pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. Menurutnya, kualitas demokrasi ditentukan tidak hanya oleh hasil akhir pemilu, tetapi juga oleh proses yang dijaga bersama melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.