Perkuat Demokrasi di Era Digital, Bawaslu dan KPID Jawa Barat Bangun Kolaborasi Strategis

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama strategis dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam kegiatan Nyemah Atikan Penyiaran yang berlangsung di Auditorium Lantai 17 Smart Building UNIKOM, Kota Bandung, pada Rabu (20/5/2026).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, didampingi oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah.

Kerja sama yang diinisiasi oleh KPID Jawa Barat ini mengangkat tema “Ekosistem Penyiaran di Era Digital”. Melalui kegiatan tersebut, kedua lembaga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi media sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas penyiaran di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., menegaskan pentingnya peran setiap lembaga dalam menghadapi era keterbukaan informasi. Menurutnya, tantangan yang dihadapi dunia penyiaran perlu disikapi melalui dua pendekatan utama, yaitu refleksi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan kontemplasi terhadap tantangan yang akan datang.

Herman mengajak seluruh pelaku penyiaran, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk mengevaluasi kontribusi yang telah diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menyediakan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa visi pembangunan Jawa Barat Istimewa menuntut seluruh sektor, termasuk penyiaran, untuk mencapai standar kinerja terbaik dengan kualitas layanan yang maksimal.

Selain melakukan evaluasi, Herman menilai para pemangku kepentingan perlu memahami secara mendalam berbagai dinamika yang terjadi, mulai dari isu lokal hingga perkembangan geopolitik internasional, karena seluruh perubahan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat Jawa Barat.

Menurutnya, tantangan tersebut semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi yang membuat arus komunikasi dan informasi bergerak semakin cepat dan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan solusi inovatif dari lembaga penyiaran serta para mitranya agar mampu menjawab perubahan zaman.

Melalui partisipasi aktif Bawaslu Jawa Barat dalam forum ini, pengawasan terhadap informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan proses demokrasi dan kepemiluan, diharapkan dapat semakin optimal. Kesepakatan kerja sama ini juga menjadi dasar untuk memperkuat kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga strategis lainnya dalam menciptakan ekosistem informasi digital yang sehat, kredibel, dan berkualitas.