Perkembangan AI Jadi Tantangan Baru Pengawasan Pemilu di Era Digital

Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi, menilai pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sistem pengawasan pemilu harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ruang digital yang terus berkembang.

Puadi menjelaskan, kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan aspirasi politik, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, di balik manfaat tersebut, ruang digital juga membuka peluang munculnya berbagai ancaman, mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga penggunaan AI untuk menciptakan konten yang sulit dibedakan dari fakta.

"Pengawasan pemilu tidak lagi cukup dilakukan hanya di lapangan, tetapi juga harus mampu menjangkau ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis," ujar Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bawaslu terus melakukan transformasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai sistem informasi serta layanan digital dikembangkan guna memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Puadi berharap transformasi digital mampu mendorong terciptanya sistem pengawasan pemilu yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dan generasi muda dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Melalui program Bawaslu Campus Connect, lanjutnya, Bawaslu berupaya membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi. Program tersebut tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga ruang dialog, penelitian, inovasi, dan pengembangan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Puadi pun mengajak mahasiswa mengambil peran sebagai agen literasi digital, pengawas partisipatif, sekaligus calon pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab demi menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kualitas demokrasi tetaplah manusia yang menggunakannya, integritas yang menjaganya, serta partisipasi masyarakat yang mengawalnya," tegasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional, Aos Yuli Firdaus, mengajak mahasiswa memanfaatkan forum tersebut sebagai wadah untuk berdiskusi, bertanya, dan memperluas wawasan mengenai demokrasi dan etika digital.

Menurut Aos, semakin baik pemahaman mengenai demokrasi, etika digital, dan pengawasan partisipatif, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan generasi muda bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia juga berharap sinergi antara Bawaslu dan Universitas Nasional terus diperkuat melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, serta program edukasi yang melibatkan mahasiswa secara berkelanjutan.

"Kami optimistis kampus dapat terus berkontribusi dalam melahirkan generasi yang cakap secara digital, kritis dalam berpikir, serta memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi yang transparan dan berintegritas," pungkasnya.