Peluncuran Pokja PPKS Perkuat Upaya Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Bawaslu

Ambon - Dalam peluncuran Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (16/7/2026), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa nilai kearifan lokal pela gandong dapat menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang aman dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, semangat saling menghormati, menjaga, dan bertanggung jawab yang terkandung dalam pela gandong sejalan dengan tujuan Pokja PPKS dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Lolly menjelaskan bahwa pembentukan Pokja PPKS merupakan langkah preventif Bawaslu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun bentuk kekerasan lainnya di lingkungan kerja. Ia menilai bahwa pencegahan merupakan strategi yang paling efektif dalam menghindari munculnya persoalan di kemudian hari. Meskipun kasus kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu di Provinsi Maluku masih tergolong rendah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya potensi permasalahan serupa di masa mendatang.

Lebih lanjut, Lolly mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekerasan di lingkungan kerja penyelenggara pemilu di sejumlah daerah. Oleh karena itu, kehadiran Pokja PPKS dipandang sebagai bagian dari upaya mitigasi yang memungkinkan Bawaslu memiliki mekanisme yang jelas dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan kasus kekerasan.

Selain berfungsi sebagai mekanisme penanganan, Pokja PPKS juga diharapkan mampu menjadi ruang yang aman bagi korban atau pihak yang mengalami kekerasan untuk menyampaikan pengaduan, memperoleh pendampingan, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, budaya saling mendukung dan mencegah terulangnya kekerasan dapat terus dibangun di lingkungan Bawaslu.

Lolly juga menegaskan bahwa tanggung jawab Bawaslu tidak hanya terbatas pada menjaga demokrasi di ruang publik, tetapi juga memastikan nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan internal lembaga. Menurutnya, setiap pegawai harus memiliki rasa aman untuk bekerja serta keberanian untuk melaporkan apabila mengalami tindakan kekerasan tanpa rasa takut atau khawatir.

Di akhir arahannya, Lolly memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku atas inisiatif membentuk Pokja PPKS. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Provinsi Maluku. Sebagai lembaga yang memiliki struktur organisasi berjenjang, penguatan budaya kerja yang bebas dari kekerasan perlu diwujudkan melalui komitmen dan kerja sama seluruh jajaran kelembagaan secara berkelanjutan.