Ngabuburit Pengawasan 2026, Bawaslu Jabar Tekankan Integritas dan Kinerja di Masa Non-Tahapan

Bandung – Bawaslu Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, serta penguatan fungsi pengawasan pada masa non-tahapan pemilu. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan 2026 yang diselenggarakan secara daring, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan spirit kelembagaan dan dipimpin langsung Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaky Muhammad Zam Zam, bersama jajaran pimpinan dan sekretariat. Fokus utama kegiatan tidak hanya pada refleksi Ramadan, tetapi juga pada konsolidasi internal serta penguatan peran pengawasan di tengah efisiensi anggaran dan dinamika regulasi kepemiluan ke depan.

Zaky menegaskan bahwa masa non-tahapan pemilu tidak boleh dimaknai sebagai penurunan intensitas maupun kualitas kerja pengawasan. Ia menekankan bahwa undang-undang tetap mengamanatkan tugas-tugas strategis, seperti pemutakhiran data pemilih, pengawasan partai politik, hingga penguatan pengawasan partisipatif.

Penguatan kelembagaan, menurutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi internal maupun partisipatif. Hal tersebut harus diiringi dengan pembaruan kompetensi teknis agar jajaran pengawas siap menghadapi perubahan dan dinamika sistem pengawasan sejak dini. Selain itu, seluruh jajaran diingatkan untuk tetap selaras dengan kebijakan Bawaslu RI serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Hj. Nuryamah, menekankan pentingnya menjaga etos kerja selama Ramadan. Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran dan pelaksanaan ibadah puasa tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar profesionalitas dan kualitas pengawasan.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Harminus Koto, menyoroti perlunya kreativitas dan kesiapan menghadapi dinamika regulasi pemilu yang berpotensi berubah. Menurutnya, jajaran pengawas harus selalu siap beradaptasi dengan tantangan pengawasan ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Syaiful Bachri menegaskan bahwa tanggung jawab kelembagaan tetap berjalan di masa non-tahapan. Ia menilai pentingnya mengisi ruang publik dengan pendidikan politik yang sehat serta memastikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat tetap berlangsung.

Fereddy dan Usep Agus Zawari turut menekankan pentingnya menjaga kinerja dan soliditas internal selama Ramadan. Puasa diharapkan menjadi penguat komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan, bukan justru menjadi penghambat.

Dalam tausiyah yang disampaikan Abdul Mufti Albasyari, nilai ibadah puasa dikaitkan dengan integritas kelembagaan. Ia menegaskan bahwa kejujuran dan amanah merupakan fondasi utama bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugas, serta mengingatkan pentingnya menjauhi intervensi dan praktik tidak berintegritas.

Kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini diikuti oleh jajaran pimpinan, sekretariat, dan staf Bawaslu Jawa Barat, serta menjadi ruang refleksi dan konsolidasi kelembagaan. Melalui forum tersebut, Bawaslu Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi yang berintegritas dan berkualitas, baik pada masa tahapan pemilu maupun di luar tahapan.