Terima Audiensi PKN, Bawaslu Depok Dorong Penguatan Demokrasi dan Kepengurusan Partai

Depok – Bawaslu Kota Depok menerima audiensi Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional (Pimcab PKN) Kota Depok di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Kamis (4/6/2026).

Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi antara partai politik dan penyelenggara pemilu. Sebelumnya, Pimcab PKN Kota Depok juga telah melakukan audiensi dengan KPU Kota Depok sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan menjelang tahapan Pemilu mendatang.

Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Bawaslu Kota Depok mendorong partai politik untuk secara aktif memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikelola KPU.

Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, menjelaskan bahwa pembaruan data partai politik sejak dini akan memudahkan proses administrasi menjelang pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2029.

Menurutnya, perubahan struktur kepengurusan maupun penambahan anggota partai perlu segera diinput ke dalam Sipol agar data yang dimiliki partai selalu mutakhir. Langkah tersebut akan membantu partai politik dalam menghadapi tahapan administrasi maupun verifikasi faktual yang menjadi syarat kepesertaan pemilu.

Bawaslu Kota Depok juga secara berkala melakukan pencocokan dan pengawasan terhadap data partai politik guna memastikan kesesuaian antara dokumen kepengurusan yang dimiliki partai dengan data yang tercantum dalam Sipol.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kota Depok, Sulastio, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pimcab PKN Kota Depok. Ia menegaskan bahwa Bawaslu siap membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh partai politik, khususnya terkait pemutakhiran data dan regulasi kepemiluan.

Sulastio menjelaskan bahwa pencocokan data partai politik secara berkala penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen fisik kepengurusan dengan data yang telah diunggah ke Sipol. Menurutnya, ketidaksesuaian data yang tidak segera diperbaiki berpotensi menimbulkan kendala pada saat tahapan pendaftaran peserta pemilu.

Ia juga mengingatkan bahwa kelengkapan administrasi partai politik di tingkat daerah akan berpengaruh terhadap proses pendaftaran partai politik secara nasional. Oleh karena itu, setiap perubahan data kepengurusan, keanggotaan, maupun informasi kelembagaan lainnya perlu diperbarui secara tepat waktu.

Melalui audiensi tersebut, Bawaslu Kota Depok berharap hubungan kelembagaan dengan partai politik dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai kebutuhan informasi, konsultasi regulasi, maupun koordinasi terkait kepemiluan dapat dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan demi mendukung pelaksanaan demokrasi yang berkualitas di Kota Depok.