Mitos vs Fakta Seputar Pemilu: Apakah Kotak Suara Kosong Bisa Menang?

Depok - Saat hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, banyak orang mengira pemenangnya sudah pasti. Padahal pemilih tetap punya pilihan di surat suara: kolom kosong, atau yang populer disebut kotak kosong. Berikut lima mitos dan lima faktanya.

Mitos 1: Calon tunggal otomatis menang

Fakta 1: Calon tunggal tetap harus menang lewat pemungutan suara. Menurut Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, paslon tunggal hanya bisa mengalahkan kotak kosong jika mengumpulkan lebih dari 50 persen suara sah. Kalau suaranya kurang dari itu, yang menang adalah kolom kosong. Kotak kosong ini punya dasar hukum yang jelas dan hanya muncul di daerah dengan paslon tunggal, sesuai Pasal 54C ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Mitos 2: Kotak kosong tidak pernah menang

Fakta 2: Kotak kosong pernah menang. Sebelum 2024, kemenangannya tercatat hanya satu kali, yaitu pada Pilkada Wali Kota Makassar 2018. Pada Pilkada Serentak 2024, dari 41 daerah yang menghadapi kotak kosong, dua daerah dimenangkan kotak kosong: Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

• Pangkalpinang: kotak kosong menang 57,97% (48.528 suara), sedangkan paslon tunggal memperoleh 42,02% (35.177 suara).
• Kabupaten Bangka: kotak kosong menang 57,25% (67.546 suara), sedangkan paslon tunggal memperoleh 42,75% (50.443 suara).

Mitos 3: Kalau kotak kosong menang, daerah dipimpin "kotak kosong"

Fakta 3: Kotak kosong bukan orang dan tidak menjabat. Menurut UU Pilkada, bila belum ada paslon terpilih, pemerintah menugaskan penjabat gubernur, bupati, atau wali kota. Pemilihan lalu diulang. Aturannya, pilkada ulang harus digelar paling lama satu tahun sejak pemungutan suara serentak 27 November 2024. Untuk Pangkalpinang dan Bangka, Komisi II DPR dan KPU sepakat menetapkan pilkada ulang pada 27 Agustus 2025.

Mitos 4: Calon yang kalah dari kotak kosong tidak boleh maju lagi

Fakta 4: Boleh. KPU memastikan pasangan calon yang sempat kalah melawan kotak kosong bisa kembali maju di pilkada ulang. Di Pangkalpinang, pilkada ulang diikuti empat pasangan calon. Di Bangka, ada lima bakal paslon yang akan berkontestasi.

Mitos 5: Mendukung kotak kosong itu melanggar hukum

Fakta 5: Memilih kotak kosong adalah hak pemilih yang sah. KPU menegaskan tetap memfasilitasi hak pemilih yang ingin memilih kotak kosong, tetapi tidak memfasilitasi kampanyenya karena tidak diatur dalam UU Pilkada. Meski begitu, KPU juga tidak melarang pemilih mendukung dan berkampanye untuk kotak kosong, selama mengikuti aturan kampanye, misalnya soal hari tenang.

Apa maknanya bagi kita?

Kemenangan kotak kosong sering dibaca sebagai sinyal. Pengamat menilai hal ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap minimnya pilihan kandidat. Bawaslu RI menyebutnya sebagai bahan evaluasi kinerja dan strategi partai politik di daerah. Ada juga konsekuensi biaya: studi tentang Pangkalpinang mencatat Pilkada 2024 di sana menelan anggaran sekitar Rp30,3 miliar, dan pilkada ulang membutuhkan tambahan anggaran lagi.

Kesimpulan

Kotak kosong bukan formalitas. Ia pilihan sah yang bisa menang bila paslon tunggal gagal meraih lebih dari 50 persen suara sah. Kalau itu terjadi, daerah dipimpin penjabat sementara dan pilkada diulang. Suara kita tetap menentukan, bahkan ketika hanya ada satu nama di surat suara.

Catatan: aturan kotak kosong berlaku untuk pilkada. Sumber yang digunakan tidak membahas pemilu legislatif atau pilpres, jadi bila judul memakai kata "Pemilu", sebaiknya disebutkan bahwa konteksnya pilkada.

Sumber: Tirto.id, NU Online, GNFI, Kompas.com, Antara, Bisnis.com, Metro TV, Detik, iNews, Puslit DPR RI, dan jurnal akademik tentang Pilkada Pangkalpinang 2024.