Magang di Bawaslu Depok, Mahasiswa Ini Ikut Tingkatkan Literasi Demokrasi Lewat Legislative Class di Kampus

Ternyata kegiatan magang dapat berjalan seiring dengan aktivitas di dunia akademik. Kalimat itulah yang tepat menggambarkan pengalaman saya selama mengikuti program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok.

Perkenalkan, saya Zhairan, peserta magang di Bawaslu Kota Depok. Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas mengawasi seluruh proses tahapan pemilihan umum serta mempersiapkan pengawasan untuk pemilu berikutnya guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan berintegritas.

Kesempatan magang di lembaga pengawas pemilu ini tidak hanya memberikan pengalaman praktik tentang pengawasan demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi saya untuk meningkatkan literasi demokrasi di lingkungan kampus. Salah satunya melalui kegiatan Legislative Class yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT-NF).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber utama, yakni H. Ghozi Zulazmi, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E, yang memberikan pemaparan mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif dalam sistem demokrasi. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kampus B STT-NF pada Rabu (4/3/2026).

Legislative Class menjadi ruang edukatif bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana demokrasi bekerja secara nyata melalui peran lembaga legislatif. Dalam pemaparannya, Ghozi Zulazmi menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi strategis, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Selain itu, mahasiswa juga memperoleh wawasan mengenai proses pembentukan peraturan daerah (Perda), mekanisme pembahasan anggaran, hingga bagaimana aspirasi masyarakat dihimpun dan diperjuangkan melalui parlemen daerah. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa demokrasi bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan sebuah sistem yang membutuhkan partisipasi aktif serta pengawasan publik agar berjalan secara efektif dan akuntabel.

Kegiatan Legislative Class dikemas dalam bentuk kelas interaktif yang diawali dengan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme mahasiswa terlihat dari berbagai pertanyaan kritis yang diajukan, mulai dari tantangan legislasi di era digital, peran pemuda dalam pengawasan kebijakan, hingga isu kesejahteraan sosial dan pendidikan yang menjadi ruang lingkup Komisi E.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami posisi strategisnya sebagai agent of change dalam kehidupan demokrasi. Edukasi politik yang konstruktif menjadi langkah penting untuk membangun generasi yang sadar hukum, kritis terhadap kebijakan publik, serta aktif dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas.