Jalin MoU dengan UMI, Bagja Dorong Kampus Jadi Ruang Edukasi Politik yang Sehat

Makassar — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangka kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu mendorong perguruan tinggi berperan aktif sebagai ruang pembelajaran politik yang sehat dan berorientasi pada penguatan demokrasi bagi mahasiswa.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya merancang mekanisme yang jelas agar aktivitas politik dan kampanye di lingkungan kampus benar-benar menjadi sarana pendidikan politik yang substantif, bukan semata ajang persaingan kepentingan. Kampus dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran politik generasi muda secara kritis dan bertanggung jawab.

Sebelum penandatanganan MoU, Bagja menyampaikan kuliah umum bertajuk Transparansi Pemilu, Akuntabilitas Negara, dan Penguatan Demokrasi Konstitusional. Dalam paparannya, ia mengulas tiga tantangan besar yang saat ini mewarnai dinamika politik nasional. Tantangan pertama berkaitan dengan pesatnya perkembangan ekosistem digital, yang membuat seluruh tahapan pemilu semakin bergantung pada sistem teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Tantangan kedua adalah dominasi pemilih muda yang jumlahnya melebihi 60 persen dari total pemilih nasional dan merupakan generasi yang tumbuh dalam budaya digital. Sementara itu, tantangan ketiga datang dari ancaman penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, khususnya manipulasi konten berbasis deepfake, yang berpotensi mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Selain isu digital, Bagja juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang yang menjadi perhatian serius Bawaslu. Ia mencontohkan temuan ekstrem pada Pilkada Barito Utara, di mana nilai satu suara dilaporkan mencapai Rp16 juta, serta fenomena laporan dana kampanye nol rupiah yang menjadi fokus pengawasan untuk menjaga integritas pemilu.

Sementara itu, Rektor UMI Hambali Thalib menilai kehadiran Bawaslu di lingkungan kampus sebagai momentum intelektual yang penting. Menurutnya, demokrasi tidak hanya menyangkut prosedur teknis pemilihan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai moral serta pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat.

Ia juga menegaskan peran Bawaslu sebagai penjaga moral konstitusi dalam memastikan kekuasaan negara tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.