Irtama Bawaslu: Akuntabilitas Pengawas Pemilu Tidak Hanya Administratif, tetapi Juga Moral dan Spiritual

Jakarta – Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rini Wartini, menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pengawasan pemilu tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan kinerja kelembagaan. Menurutnya, akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijunjung oleh setiap jajaran pengawas.

Hal tersebut disampaikan dalam kultum Ngabuburit Pengawasan bertema Tata Kelola dan Akuntabilitas Kelembagaan dalam Perspektif Ramadan yang digelar secara daring, Jumat (13/3/2026). Rini menjelaskan bahwa tugas pengawasan pemilu merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan.

Ia menekankan bahwa pengawas pemilu tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga pada nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas. Akuntabilitas, menurutnya, mencakup aspek hukum, moral, hingga spiritual.

Rini menambahkan bahwa setiap keputusan dan tindak lanjut atas laporan masyarakat harus dilakukan secara profesional serta berpedoman pada regulasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan di Bawaslu bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah besar untuk menjaga integritas dan keadilan demokrasi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum Ramadan dapat dimanfaatkan sebagai sarana refleksi bagi seluruh jajaran untuk memperkuat integritas dan pengendalian diri. Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa dinilai selaras dengan prinsip tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Menurutnya, jika nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan, maka kekuatan Bawaslu tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada integritas personal setiap pengawas.

Melalui penguatan aspek moral dan spiritual tersebut, Rini berharap seluruh jajaran Bawaslu dapat terus menjaga kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola kelembagaan dalam mengawal demokrasi yang jujur dan adil di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil pengawasan, tetapi juga oleh proses dan integritas dalam menjalankan tugas.