Ingin Capai Lembaga Informatif, Bawaslu Kota Depok hadiri RDK Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok – Anggota Bawaslu Kota Depok Andriansyah, S.HI mengatakan bahwa Divisi Hukum, Data Informasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Depok sudah mempersiakan secara detail data-data yang harus diupload ke dalam laman PPID. donesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan "Rapat Dalam Kantor Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Vertikal", Selasa (14/9/2021).

Pelaksanaan RDK ini sebagai bentuk monitoring progress dalam persiapan menuju Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2021 yang akan dinilai oleh Komisi Informasi Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, ditekankan bahwa seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat harus semaksimal mungkin terbuka dan informatif kepada masyarakat luas agar melalui PPID. Keterbukaan dan mudahnya mendapat akses informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sebuah lembaga. Rangkaian kegiatan dilakukan untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Perbawaslu No.10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

RDK yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini akan mendorong percepatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Bawaslu Kab/Kota dapat memetakan penerapan undang-undang keterbukaan Informasi Publik Pada Bndan Publik di Jawa Barat; menyusun pemeringkatan kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik di Jawa Barat; mendapat masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik; memberikan masukan untuk kebijakan peningkatan peran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan atas persiapan penilaian keterbukaan informasi publik.