Empat Langkah Strategis dari Bawaslu untuk Kader HMI dalam Mengawal Demokrasi

SERANG – Anggota Bawaslu, Puadi, menaruh harapan besar agar kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mampu bertindak sebagai benteng pertahanan literasi demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa peran strategis ini wajib dimulai dengan penguatan kualitas personal melalui pemahaman yang mendalam seputar sistem demokrasi, hukum kepemiluan, struktur ketatanegaraan, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Hal tersebut dipaparkan Puadi saat memberikan materi dalam sebuah acara di Serang, Banten, pada Kamis (8/7/2026). Ia mengingatkan bahwa esensi dari seorang intelektual adalah membagikan ilmu yang dimiliki kepada khalayak luas.

"Berikutnya adalah mengedukasi. Ilmu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tanggung jawab seorang intelektual adalah menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat," ungkap Puadi.

Ia menilai mahasiswa yang tergabung dalam HMI sangat potensial untuk menjadi motor penggerak pendidikan politik, baik di area kampus, kelompok sosial, hingga di media sosial. Edukasi yang masif dinilai mampu mendongkrak pemahaman politik warga sekaligus memicu kesadaran kolektif dalam menjaga kejujuran pemilu.

Setelah proses belajar dan mengedukasi berjalan, Puadi menyebut langkah krusial selanjutnya adalah melakukan pengawasan. Ia mempertegas bahwa tugas mengawasi jalannya kontestasi politik bukan monopoli Bawaslu semata, melainkan kewajiban moral seluruh elemen masyarakat yang menginginkan iklim demokrasi yang sehat.

Bagi Puadi, esensi pengawasan terletak pada kepedulian terhadap setiap tahapan pemilu, keberanian melaporkan indikasi kecurangan, serta komitmen memastikan pemilu berjalan secara adil, jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan aktif publik secara otomatis akan mempersempit ruang gerak pelanggaran pemilu.

Sebagai penutup, Puadi menggarisbawahi bahwa pencapaian tertinggi dalam berdemokrasi adalah kemampuan untuk menggerakkan. Kader HMI diminta tidak terjebak menjadi pengamat yang hanya melayangkan kritik, tetapi harus mampu memotivasi dan mengonsolidasikan masyarakat demi menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, esensi kepemimpinan sejati terletak pada pengaruh untuk membawa orang lain menuju kemajuan, bukan pada status kedudukan formal.