Buka PKP 2026, Ketua Bawaslu Sebut Aksi Perubahan Jadi Kunci Inovasi Organisasi

Jakarta – Bawaslu resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang I Tahun 2026 yang melibatkan pejabat pengawas dari berbagai wilayah di Indonesia. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa agenda ini merupakan investasi jangka panjang lembaga demi melahirkan sosok pemimpin yang inovatif, berintegritas, adaptif, serta produktif.

Bagja memaparkan bahwa diklat ini masuk ke dalam peta jalan (roadmap) pembenahan kualitas SDM Bawaslu untuk memperkokoh manajemen kepemimpinan di tengah kompleksitas pengawasan pemilu.

"Program ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban aturan. Ini adalah komitmen konkret Bawaslu dalam mendongkrak kualitas kepemimpinan demi menjawab tantangan pengawasan pemilu yang kian dinamis," papar Bagja saat membuka acara secara virtual, Senin (29/6/2026).

Istimewanya, PKP Tahun 2026 kini dikelola secara mandiri oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu melalui kemitraan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Langkah mandiri ini ditargetkan menjadi batu loncatan bagi Bawaslu untuk meraih akreditasi resmi sebagai lembaga diklat yang kredibel.

Ia pun berpesan agar seluruh peserta aktif dalam setiap diskusi kelompok dan serius menyusun rencana aksi perubahan yang bisa diimplementasikan langsung di tempat kerja masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, menambahkan bahwa esensi dari pelatihan ini tidak hanya berkutat pada penguasaan keahlian teknis. Lebih dari itu, diklat ini bertujuan membentuk kebiasaan evaluasi diri (self-evaluation) yang jujur.

Dalam arahannya, Ferdinand sempat menyentuh fenomena psikologis Dunning–Kruger effect—suatu kondisi ketika seseorang dengan wawasan minim justru merasa paling ahli dalam suatu bidang.

"Pelatihan kepemimpinan sangat krusial untuk melatih kepekaan diri atas kompetensi yang dimiliki, sekaligus membuka diri terhadap kritik dan masukan dari luar," kata Ferdinand.

Ia menaruh harapan besar agar para peserta bisa menelurkan inovasi yang berdampak positif pada tata kelola lembaga, terutama dalam menyambut bergulirnya tahapan Pemilu 2027. Ferdinand juga mengingatkan agar para peserta menjaga etika digital dan kedisiplinan selama kelas daring berlangsung.

Informasi Tambahan Seputar PKP 2026:

• Peserta & Skema: Diikuti oleh pejabat pengawas Bawaslu yang terbagi ke dalam 9 angkatan dan berjalan dalam 3 gelombang.
• Metode Belajar: Menggunakan sistem distance learning (pembelajaran jarak jauh) dengan total 905 jam pelajaran. Metode ini dipilih agar para peserta tetap bisa bekerja tanpa mengabaikan diklat.
• Payung Hukum: Agenda ini merujuk pada amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 terkait kewajiban pengembangan kompetensi bagi ASN.