Bawaslu Perkuat Budaya Kerja Berbasis Kinerja melalui Penyusunan IKU

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus mendorong penguatan budaya kerja yang berfokus pada hasil dan dampak melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi sekaligus memastikan setiap program pengawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kualitas demokrasi.

Saat membuka Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat (24/7/2026), Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menegaskan bahwa IKU tidak sekadar menjadi dokumen administrasi, tetapi berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan kinerja organisasi agar lebih terukur, efektif, dan berdampak.

"Kita tidak lagi mengejar banyaknya kegiatan. Yang paling penting adalah mengejar manfaat yang nyata bagi masyarakat. Setiap pekerjaan harus memiliki arah, ukuran keberhasilan, serta dampak yang jelas bagi lembaga dan demokrasi," ujar Herwyn.

Menurutnya, keberhasilan Bawaslu tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan atau laporan yang dihasilkan. Setiap program harus mampu menghasilkan keluaran (output), perubahan (outcome), hingga dampak (impact) yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, seluruh jajaran Bawaslu diharapkan berkontribusi membangun organisasi yang profesional, akuntabel, dan semakin dipercaya publik.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan bahwa penyusunan IKU merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan organisasi yang berorientasi pada kinerja. Ia menekankan bahwa setiap indikator harus selaras dengan tujuan strategis lembaga, memiliki ukuran yang jelas, objektif, dan berfokus pada manfaat yang dihasilkan.

"Keberhasilan pengawasan pemilu bukan semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Puadi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya berlangsung selama tahapan pemilu, tetapi juga pada masa non-tahapan melalui berbagai upaya memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk mengubah cara pandang dalam menjalankan tugas sebagai pengawal demokrasi, bukan hanya pelaksana kegiatan kepemiluan.

"Mindset kita harus diubah. Kita bukan pekerja pemilu, tetapi pekerja demokrasi. Karena itu kerja-kerja demokrasi harus terus dilakukan, baik saat tahapan maupun non-tahapan," tegas Totok.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang seragam dalam menyusun IKU sehingga sistem pengelolaan kinerja dapat diterapkan secara objektif, konsisten, dan akuntabel. Penguatan manajemen kinerja tersebut diharapkan menjadi fondasi transformasi kelembagaan Bawaslu agar semakin profesional serta mampu menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.