Bawaslu, KPU, dan DPRD Jabar Perkuat Sinergi Awal Hadapi Pemilu 2029

Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2029, DPRD Provinsi Jawa Barat mulai membangun koordinasi sejak dini bersama penyelenggara pemilu melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (14/5/2026). Forum tersebut mempertemukan DPRD Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, KPU Jawa Barat, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat untuk membahas berbagai langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu mendatang.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Jawa Barat, di antaranya Wakil Ketua DPRD Ono Surono dan Acep Jamaludin, Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati, beserta anggota Komisi I lainnya. Kehadiran penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga sejak masa non-tahapan.

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, memaparkan arah kebijakan lembaga menuju Pemilu 2029. Ia menjelaskan bahwa masa di luar tahapan pemilu merupakan kesempatan penting untuk memperkuat kesiapan organisasi sebelum memasuki tahapan penyelenggaraan.

Menurut Zacky, Bawaslu Jawa Barat memprioritaskan tiga aspek utama, yakni penguatan kelembagaan demokrasi, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu. Ketiga fokus tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Ia juga menilai bahwa pengawasan data pemilih secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan persoalan administrasi kependudukan yang selama ini kerap muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik pelaksanaan forum koordinasi tersebut. Melalui Komisi I, DPRD menilai diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal serta merumuskan solusi bersama.

Kolaborasi antara legislatif, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029 sekaligus menjaga stabilitas dan meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Jawa Barat.