Bawaslu Jabar Tuntaskan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif di 27 Daerah

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat berhasil menyelesaikan pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota atas komitmen dan kerja sama selama pelaksanaan program. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang terbangun di setiapat masyarakat terhadap Program P2P cukup tinggi. Sebagian besar daerah telah memenuhi target jumlah peserta, sedangkan daerah yang masih dalam proses penyempurnaan capaelajaran juga menunjukkan perkembangan yang baik. Proses pengumpulan data hasil pre-test di hampir seluruh wilayah berjalan lancar. Adapun perbedaan sistem aplikasi yang digunakan di Kabupaten Bogor menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Jawa Barat untuk memperkuat standardisasi dan integrasi sistem post-test dengan hasil yang memuaskan. Sementara itu, variasi capaian di sejumlah daerah menjadi dasarawaslu Jawa Barat juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil membentuk komunitas kader pengawas partisipatif, di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, serta beberapa daerah lainnya. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan jangkauan gerakan pengawasan partisipatif, Bawaslu Jawa Barat terus mendampingi sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran, dalam menyusun agenda kegiatan serta mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi komunitas. Langkah tersebut ditargetkan rampung pada pekan ini agar ruang edukasi publik berbasis digital dapat dalam laporan akhir yang dijadwalkan selesai pada 30 Juli 2026. Dengan penyelesaian program yang berjalan sesuai target, Bawaslu Jawa Barat optimistis dapat memberikan kontribusi terbaik di tingkat nasional, termasuk mendukung Bawaslu RI dalam peny2P) Tahun 2026 di seluruh 27 kabupaten/kota. Capaian program yang merupakan bagian dari Program Nasional Bappenas tersebut dievaluasi secara menyeluruh dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan secara daring, Senin (27/7/2026).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, S.E.I., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota atas komitmen dan kerja sama selama pelaksanaan program. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang terbangun di setiap daerah.

Dalam kesempatan itu, Nuryamah juga mengajak seluruh jajaran menjadikan hasil evaluasi sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, menjaga semangat kebersamaan, serta meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan.

Ia menjelaskan, minat masyarakat terhadap Program P2P cukup tinggi. Sebagian besar daerah telah memenuhi target jumlah peserta, sedangkan daerah yang masih dalam proses penyempurnaan capaian terus memperoleh pendampingan agar target dapat dipenuhi sesuai rencana.

Selain capaian kepesertaan, pengelolaan data pembelajaran juga menunjukkan perkembangan yang baik. Proses pengumpulan data hasil pre-test di hampir seluruh wilayah berjalan lancar. Adapun perbedaan sistem aplikasi yang digunakan di Kabupaten Bogor menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Jawa Barat untuk memperkuat standardisasi dan integrasi sistem data digital pada pelaksanaan program berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, mayoritas peserta berhasil menyelesaikan post-test dengan hasil yang memuaskan. Sementara itu, variasi capaian di sejumlah daerah menjadi dasar bagi Bawaslu Jawa Barat untuk menyempurnakan metode pembelajaran sehingga materi pendidikan pengawasan partisipatif dapat semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Bawaslu Jawa Barat juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil membentuk komunitas kader pengawas partisipatif, di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, serta beberapa daerah lainnya. Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan capaian menonjol setelah berhasil membentuk masing-masing lima komunitas kader pengawas partisipatif.

Untuk memperluas jangkauan gerakan pengawasan partisipatif, Bawaslu Jawa Barat terus mendampingi sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran, dalam menyusun agenda kegiatan serta mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi komunitas. Langkah tersebut ditargetkan rampung pada pekan ini agar ruang edukasi publik berbasis digital dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Program P2P akan dirangkum dalam laporan akhir yang dijadwalkan selesai pada 30 Juli 2026. Dengan penyelesaian program yang berjalan sesuai target, Bawaslu Jawa Barat optimistis dapat memberikan kontribusi terbaik di tingkat nasional, termasuk mendukung Bawaslu RI dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Apabila ditujukan untuk media massa, naskah ini sudah disusun dengan gaya straight news yang lebih objektif, ringkas, dan mengurangi diksi promosi seperti "capaian positif", "bersaing unggul", atau "melangkah mantap" sehingga lebih sesuai dengan kaidah penulisan berita.