Bawaslu Jabar Perkuat Kompetensi 257 PPPK Meski Tahapan Pemilu Belum Berlangsung

Bandung – Meski tahapan Pemilu belum dimulai, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus melakukan penguatan kapasitas aparatur. Salah satunya melalui kegiatan orientasi bagi 257 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan fungsi kelembagaan tetap berjalan optimal pada masa nontahapan. Selain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, Bawaslu juga terus memperkuat organisasi serta mendorong pendidikan dan literasi demokrasi di tengah masyarakat.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengatakan peningkatan kompetensi aparatur merupakan bagian penting dari investasi kelembagaan dalam jangka panjang. Menurutnya, kualitas pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh pimpinan atau komisioner, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan aparatur sekretariat.

“Kita tidak hanya mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia dan organisasi serta memberikan literasi demokrasi,” ujar Zacky saat menutup Orientasi PPPK Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (3/8/2026).

Ia menambahkan, kinerja komisioner dalam menjalankan tugas pengawasan membutuhkan dukungan sekretariat, termasuk aparatur PPPK yang memiliki peran dalam administrasi, pelayanan, maupun dukungan teknis di berbagai tingkatan.

“Kinerja komisioner tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari rekan-rekan sekretariat, termasuk unsur PPPK,” katanya.

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muhamad Zarwan, menjelaskan bahwa orientasi tersebut diikuti 257 PPPK dengan dukungan 71 tenaga pengajar. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang, dan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti serta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran.

Pengembangan kompetensi aparatur dinilai penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dalam kehidupan demokrasi. Perkembangan teknologi digital, derasnya arus informasi, potensi penyebaran disinformasi, hingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik membutuhkan aparatur yang profesional, adaptif, dan memiliki kemampuan yang terus diperbarui.

Atas dasar itu, Bawaslu Jawa Barat berkomitmen melanjutkan proses pengembangan kapasitas aparatur setelah kegiatan orientasi selesai. Pembelajaran secara berkelanjutan akan dilakukan agar aparatur semakin siap dalam memberikan pelayanan pengawasan, menyampaikan edukasi demokrasi, serta mendampingi masyarakat.

Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, Bawaslu Jawa Barat berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan responsif, pelaksanaan fungsi pengawasan semakin profesional, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses demokrasi di Jawa Barat terus meningkat.