Bawaslu Jabar Dorong Pemanfaatan Data untuk Perkuat Demokrasi Partisipatif

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Penguatan demokrasi berbasis data menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).

Dalam forum tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong pemanfaatan data kerawanan pemilu sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan dan peningkatan kualitas demokrasi. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Anggota Nuryamah menjelaskan bahwa penyusunan IDI mengacu pada pengalaman pemilu lima tahun terakhir, termasuk isu media sosial dan netralitas. Menurutnya, hasil analisis tersebut harus menjadi dasar perbaikan proses demokrasi, bukan sekadar menjadi data statistik.

Bawaslu Jawa Barat juga mencatat 503 perkara pelanggaran pemilu dan 364 perkara pada pemilihan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan pendidikan politik masyarakat.

Sementara itu, Rumondang Rumapea menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Senada dengan itu, Margaretha Ari Anggorowati menyatakan dukungan terhadap penyediaan analisis indikator yang lebih rinci agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.