Bawaslu Dorong Sinergi Lintas Instansi Perkuat Mitigasi Kerawanan Keamanan Pemilu

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mendorong penguatan kolaborasi antara Bawaslu dengan para pemangku kepentingan, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam berbagi data serta analisis mengenai peta keamanan nasional. Menurutnya, koordinasi yang solid antarlembaga menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan.

"Keterbukaan pertukaran data dan analisis potensi kerawanan merupakan kunci utama untuk mengantisipasi serta memitigasi gangguan keamanan sejak dini," ujar Bagja saat membuka kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta, Selasa malam (28/7/2026).

Bagja juga meminta seluruh jajaran Bawaslu, khususnya yang membidangi divisi pencegahan, mengikuti proses evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai dinamika di lapangan sehingga memiliki peran strategis dalam memetakan potensi kerawanan.

"Seluruh jajaran Bawaslu harus bisa antisipasi terkait potensi masalah, serta merumuskan langkah mitigasi kerawanan di daerahnya masing-masing," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu, Roy Maryuna Siagian, menjelaskan bahwa evaluasi IKP 2024 tidak hanya difokuskan untuk menilai pelaksanaan indeks yang telah diterapkan, tetapi juga menjadi wadah bersama dalam menghimpun berbagai masukan guna memperkuat konsep, metodologi, tata kelola data, serta arah pengembangan IKP pada masa mendatang.

Menurut Roy, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus menyempurnakan Indeks Kerawanan Pemilu melalui pendekatan continuous improvement. Dengan langkah tersebut, Bawaslu berharap IKP semakin akurat, kredibel, dan relevan sebagai instrumen pengawasan pemilu yang berbasis pada analisis risiko.

"Evaluasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus melakukan penyempurnaan melalui pendekatan continuous improvement, sehingga IKP semakin akurat, kredibel, dan relevan sebagai instrumen pengawasan berbasis risiko," jelasnya.