Bawaslu Dorong Pemetaan Kerawanan PDPB untuk Cegah Data Pemilih Bermasalah

Jakarta — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta adanya pemetaan potensi kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai langkah antisipatif untuk mencegah munculnya data pemilih bermasalah menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya.

Hal itu disampaikan Bagja saat membuka kegiatan Penyusunan Kerangka Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB di Jakarta, Senin (10/8/2026). Menurutnya, pemetaan sejak awal diperlukan untuk memastikan data pemilih yang digunakan dalam pemilu benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagja mengatakan, Bawaslu sebelumnya telah menemukan sejumlah persoalan dalam dinamika data pemilih di berbagai daerah. Di antaranya, temuan KTP ganda di Papua Barat Daya serta perubahan signifikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Nabire setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah pemilih di wilayah tersebut disebut turun dari sekitar 130 ribu menjadi 89 ribu.

Ia menegaskan, persoalan dalam proses pemutakhiran data pemilih bukan sekadar kemungkinan, melainkan telah terjadi di lapangan. Karena itu, berbagai bentuk ketidaksesuaian, seperti satu KTP yang tercatat dengan dua identitas atau dua KTP yang menggunakan satu NIK, perlu diantisipasi melalui pemetaan kerawanan.

Bagja juga menyoroti adanya kasus puluhan ribu data pemilih yang tiba-tiba berkurang tanpa adanya kondisi yang secara wajar dapat menjelaskan perubahan tersebut. Menurutnya, setiap perubahan besar dalam data kependudukan harus memiliki alasan yang jelas dan perlu ditelusuri apabila tidak ditemukan faktor seperti bencana alam maupun konflik.

Untuk memastikan validitas data, Bagja meminta jajaran pengawas dan tim peneliti Bawaslu tidak hanya mengandalkan analisis administratif. Mereka juga diminta turun langsung ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pemilu tinggi untuk memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan.

Wilayah seperti Nabire, Dogiyai, dan Paniai di Papua menjadi sejumlah daerah yang disebut perlu mendapat perhatian khusus. Bagja menilai pengecekan lapangan penting agar pengawasan tidak berhenti pada data dan dokumen, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi faktual masyarakat.

Selain menyoroti persoalan data pemilih, Bagja turut mengevaluasi tingkat kehadiran jajaran Bawaslu daerah dalam forum strategis tersebut. Ia meminta Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Bawaslu bersama Sekretariat Jenderal Bawaslu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang dinilai kurang disiplin, termasuk dengan melakukan peninjauan langsung ke daerah jika diperlukan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan PDPB sekaligus memastikan persoalan data pemilih dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal sebelum memasuki tahapan pemilu berikutnya.