Bawaslu Depok Perkuat Literasi Anti Politik Uang bagi Siswa SMK Putra Bangsa

Depok — Bawaslu Kota Depok terus memperkuat konsolidasi demokrasi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi bersama siswa magang SMK Putra Bangsa, yang difokuskan pada penguatan pemahaman kepemiluan dan bahaya politik uang serta pembentukan budaya anti politik uang sejak dini.

Kegiatan konsolidasi demokrasi ini menjadi ruang dialog dan pembelajaran bagi para siswa untuk memahami praktik politik uang, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran kepemiluan. Kegiatan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 23 dan 29 Januari 2026, bertempat di Sekretariat Bawaslu Depok, dengan pendampingan dari Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Analis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Depok.

Sebagai bagian dari penguatan literasi politik, para siswa ditugaskan menyusun artikel yang dibagi ke dalam enam subjudul, meliputi pengertian politik uang dalam pemilu, politik uang dalam perspektif hukum pemilu, faktor penyebab terjadinya politik uang, dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi, dampak politik uang terhadap pemerintahan pascapemilu, serta peran Bawaslu dan masyarakat dalam pencegahan dan penindakan politik uang. Melalui penugasan ini, siswa didorong untuk memahami isu politik uang secara komprehensif, baik dari sisi normatif maupun praktik di lapangan.

Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Depok, Azis Nur Fadillah, menegaskan bahwa politik uang merupakan salah satu ancaman serius dalam demokrasi karena dapat merusak prinsip keadilan dan integritas pemilu. Oleh karena itu, edukasi dan literasi politik kepada generasi muda menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif dalam menolak segala bentuk praktik politik uang.

Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menulis artikel ilmiah, tetapi juga mempresentasikan hasil tulisannya agar dapat saling berbagi pengetahuan dan memperkaya sudut pandang antar peserta. Hal ini sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan gagasan secara sistematis.

Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa gerakan anti politik uang bukan sekadar slogan, melainkan bentuk keterlibatan nyata masyarakat dalam memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Kehadiran siswa magang di Bawaslu dipandang sebagai peluang untuk membangun jejaring pengawasan partisipatif sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda.

Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Depok berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu bersikap kritis, independen, serta berani menjaga nilai-nilai keadilan pemilu di tengah dinamika dan tantangan politik yang terus berkembang.