Bawaslu Depok Diapresiasi Bawaslu Jabar sebagai Daerah dengan Pengelolaan Website yang Aktif dan Substansial

Bandung — Kinerja Bawaslu Kota Depok dalam pengelolaan website dan publikasi informasi kembali mendapat perhatian positif dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan Rapat Pengelolaan Website Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat bertema “Penyusunan Daftar Permasalahan dan Usulan Pemanfaatan Bale Data” yang digelar Kamis (12/11/2025) di Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung, Bawaslu Depok menjadi salah satu daerah yang menerima apresiasi atas konsistensi dan produktivitasnya.

Pada kesempatan itu, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Jabar, Muamarullah, menyampaikan bahwa Depok termasuk daerah yang aktif, responsif, dan mampu menghasilkan publikasi yang tidak sekadar seremonial. Depok dinilai memahami prinsip dasar publikasi: cepat, substansial, dan berbasis data. “Kami memberikan apresiasi, salah satunya kepada Bawaslu Kota Depok, karena publikasinya konsisten, cepat, dan memuat substansi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Humas dan Datin merupakan garda terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, daerah yang mampu menjaga ritme publikasi dan kualitas konten dianggap menjalankan fungsi kehumasan dengan baik. “Website itu jendela lembaga. Ketika masyarakat ingin melihat Bawaslu, mereka melihat ke website kita. Depok adalah salah satu yang menjaga rumahnya tetap hidup,” tambahnya.

Selain Depok, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi turut disebut sebagai daerah yang menunjukkan kinerja efektif. Namun, Muamarullah mengingatkan masih ada daerah yang perlu meningkatkan produktivitas dan memperbaiki pola publikasi agar tidak lagi menunda berita atau hanya memuat kegiatan tanpa substansi.

Dari sisi kebijakan, Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Jawa Barat, Isti Khoiriana Karim, menjelaskan bahwa rapat ini menjadi wadah evaluasi pemanfaatan website dan Bale Data, termasuk tindak lanjut dari hasil pleno Bawaslu Jabar mengenai penguatan konsolidasi data.

Ke depan, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diminta menyusun inventarisasi kebutuhan dan permasalahan, khususnya terkait pemanfaatan aplikasi yang telah disiapkan Bawaslu Jabar. Selain itu, asesmen kehumasan yang telah berjalan juga akan kembali diperbarui guna meningkatkan standar publikasi di seluruh daerah.

Isti menegaskan bahwa data harus dikelola dengan baik dan tidak boleh dipersonalisasi. “Data adalah milik lembaga, bukan milik personal. Dan pemanfaatannya harus terintegrasi,” ujarnya.

Melalui rapat ini, Bawaslu Jawa Barat berharap seluruh daerah, termasuk yang sudah diapresiasi seperti Bawaslu Depok, dapat terus memperkuat peran Humas dan Datin sebagai pilar tata kelola informasi publik yang akurat, terbuka, dan akuntabel.