Bawaslu Depok Awasi Pemutakhiran Data Parpol PPP, Sejumlah Dokumen Belum Terunggah di SIPOL

Depok — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok kembali melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) Semester I Tahun 2026. Kali ini, pengawasan dilakukan terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok di sekretariat partai, Senin (22/6/2026).

Pengawasan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kota Depok, Muhammad Fathul Arif, bersama Anggota Bawaslu lainnya dan beberapa staf sekretariat.

Dalam pengawasan itu, Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah instrumen alat kerja pengawasan yang menjadi bagian dari pemutakhiran data partai politik. Hasilnya, terdapat beberapa dokumen yang masih mengalami perubahan, namun belum diperbarui dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Beberapa dokumen yang belum diperbarui di antaranya Surat Keputusan (SK) DPC PPP Kota Depok, bukti kantor sekretariat, nomor rekening partai, serta data keterwakilan perempuan yang telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen.

Sementara itu, dokumen lainnya seperti badan hukum partai, AD/ART yang telah dilegalisir, serta kepengurusan ranting tingkat kecamatan se-Kota Depok tercatat tidak mengalami perubahan.

Selain itu, Bawaslu juga mencatat adanya perubahan pada SK DPP PPP serta data keanggotaan partai yang direncanakan akan segera diperbarui.

Berdasarkan hasil pengawasan, akses pengelolaan SIPOL diketahui masih dipegang oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Kondisi ini menjadi catatan dalam proses pembaruan data di tingkat daerah agar dapat segera disinkronkan dan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan PDPPB ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk pencegahan dan memastikan tertib administrasi partai politik serta menjaga akurasi data kepartaian sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu juga dilakukan konsolidasi demokrasi dan diskusi terkait update perpolitikan dan demokrasi saat ini.