Atasi Krisis Pejabat Fungsional, Bawaslu Rancang Sistem Mutasi dan Beasiswa Pendidikan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, menyoroti pentingnya peningkatan keahlian bagi para pegawai guna menghadapi beban kerja organisasi yang spesifik dan penuh dinamika. Saat ini, Bawaslu mencatat masih kekurangan pejabat fungsional, dengan proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru berkisar di angka 5.000 orang dari keseluruhan total 12.000 staf.

Pernyataan tersebut disampaikan Ferdinand di sela-sela acara Pelantikan Pejabat Fungsional dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Rabu (8/7/2026).

Menyikapi keterbatasan jumlah pejabat fungsional tersebut, Bawaslu telah menyusun peta jalan (roadmap) strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Rencana ini sengaja disiapkan guna mencetak aparatur yang memiliki keahlian mumpuni dalam mengawal setiap tahapan pemilu.

"Kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, mulai dari fasilitas beasiswa sekolah S-1 hingga S-3 untuk menambah angka kredit pegawai, rancangan plot diklat kompetensi pada tahun 2027 bagi semua PNS seperti auditor, serta penerapan pola mutasi dan rotasi antardaerah yang kini semakin beragam," papar Ferdinand.

Ferdinand juga mewanti-wanti seluruh jajaran agar senantiasa bekerja sesuai koridor hukum dan porsi tugas masing-masing melalui implementasi sistem manajemen yang terbuka (open management system).

Sebelum menutup arahannya, ia menitipkan pesan penting kepada seluruh staf untuk tetap disiplin menjaga presensi kehadiran, sekaligus bersama-sama membangun atmosfer kerja yang kondusif. Ferdinand menegaskan bahwa kenyamanan di lingkungan kerja sangat krusial demi menjaga kesehatan mental setiap pegawai.