243 Warung Jadi Posko Pengawasan, Lolly Apresiasi Gerakan Warga

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberikan apresiasi kepada Bawaslu Sumatera Utara (Sumut) atas inisiatifnya mengembangkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Sebanyak 243 warung milik warga dimanfaatkan sebagai Posko Warung Pengawasan yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

Lolly menyampaikan bahwa keterlibatan para pemilik warung mencerminkan kepedulian masyarakat dalam mendukung terwujudnya pemilu yang bersih. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi contoh bahwa partisipasi masyarakat dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.

Hal tersebut disampaikan Lolly saat membuka kegiatan Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada secara daring, Kamis (8/10/2026). Ia mengapresiasi kesediaan ratusan pemilik warung yang telah menyediakan tempat usahanya untuk mendukung kegiatan pengawasan pemilu.

Menurut Lolly, pengawasan partisipatif tidak harus selalu mengikuti pola atau program yang sudah ada. Masyarakat dapat mengembangkan berbagai cara kreatif sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing untuk mendukung pengawasan. Oleh sebab itu, inisiatif yang muncul dari masyarakat perlu terus didukung agar keterlibatan publik semakin luas.

Lolly juga mendorong Bawaslu Sumut beserta jajaran pengawas lainnya untuk tidak hanya mendukung inisiatif warga, tetapi juga memperkuat hubungan antarkomunitas. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki dua peran penting dalam mengembangkan filantropi pengawasan, yaitu sebagai fasilitator dan konsolidator.

Sebagai fasilitator, Bawaslu bertugas menghubungkan inisiatif masyarakat dengan sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, sebagai konsolidator, Bawaslu berperan mempertemukan berbagai komunitas agar dapat saling terhubung, bekerja sama, dan memperkuat upaya pengawasan partisipatif.

Lolly meyakini bahwa semakin banyak inisiatif masyarakat yang berkembang, semakin beragam pula bentuk pengawasan partisipatif yang dapat diterapkan oleh komunitas lain. Ia berharap kegiatan Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada dapat menjadi ruang untuk bertukar gagasan serta menghasilkan inovasi baru dalam memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat.