Lompat ke isi utama

Berita

Ukur Kualitas Pilkada, Bawaslu Kota Depok Berpartisipasi Membuat Riset

Bawaslu Kota Depok ikut membuat riset yang dicanangkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pengukuran kualitas Pilkada. Riset ini sebagai bentuk policy paper dari sisi teknis dan strategis demi terciptanya Pilkada yang lebih maju, inovatif, dan berintegritas. Riset ini memuat sejumlah analisa kritis dan reflektif atas tahapan Pilkada 2015-2020.

Potret dinamika politik di tiap-tiap daerah tentunya berbeda. Andriansyah, SHI selaku Pimpinan Bawaslu Kota Depok yang bertanggung jawab atas riset ini, mengangkat tema mengenai perspektif hukum dan sosial dengan studi kasus tindak lanjut penanganan isu politisasi SARA dan politik identitas pada pilkada kota depok tahun 2015. Andriansyah menilai, kontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 di Kota Depok masih perlu dievaluasi. Salah satu evaluasinya adalah adanya peningkatan wacana isu Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA) dalam tahapan kampanye. Penggunaan isu tersebut kemudian berpotensi terulang kembali dalam pelaksanaan pilkada Kota Depok tahun 2020 ini.

Riset yang dibuat oleh Bawaslu Kota Depok ini, membahas fenomena yang terjadi pada proses pelaksanaan tahapan Pilkada, yakni: (1) menguatnya politisasi isu Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA), (2) konflik politik identitas. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menjelaskan peristiwa melalui data primer.

Berdasarkan Rapat Pendampingan Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak 2015-2020 Provinsi Jawa Barat Sesi I dan II via daring zoom, ada tiga kluster yang berkaitan erat dengan peran-peran utama Bawaslu yakni pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran. Auguz Meelaz selaku Expert PIC Bawaslu Wilayah Jawa Barat menilai hal tersebut sebagai hal menarik selaras dengan kerangka konsep dan teori yang ada. Bawaslu hanya perlu mencari data peristiwa paling konkrit untuk ditemukan interpretasi kontinuitasnya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty memaparkan bahwa sedikitnya masuk 37 abstraksi yang ketika dicari irisannya mengerucut menjadi 25 judul abstraksi yang didalamnya lolos abstraksi dari Bawaslu Kota Depok. Harapannya seluruh abstraksi tersebut menjadi 25 artikel dengan 10 judul.

Tag
Divisi Hukum Data Dan Informasi