Suara dari Penyandang Disabilitas: Curhatan tentang Pemilu dan Pilkada 2024 di Depok

Depok - Berbagai pengalaman dan curahan hati penyandang disabilitas mewarnai kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas Tahun 2025 yang digelar oleh Bawaslu Kota Depok, Selasa (7/10/2025), di Sekretariat Bawaslu Kota Depok.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang secara rutin dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka memperkuat kelembagaan dan memastikan partisipasi inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Selain menjadi forum silaturahmi antara Bawaslu dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok, kegiatan ini juga menjadi wadah penyampaian masukan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Bawaslu Kota Depok mencatat setiap aspirasi yang disampaikan peserta sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu mendatang, khususnya dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada KPU mengenai pelayanan bagi pemilih disabilitas. Berdasarkan data KPU Kota Depok, terdapat sekitar 3.748 pemilih penyandang disabilitas, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Cimanggis, Pancoran Mas, dan Sukmajaya.

“Kami Sudah Terbiasa dengan Keterbatasan, Tapi Akses Harus Diperbaiki”

Wakil Ketua PPDI Kota Depok, Zaldi Sonata, menyampaikan apresiasi atas perhatian Bawaslu terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas. Ia mengatakan bahwa meskipun masih terdapat banyak kekurangan di TPS, semangat untuk berpartisipasi tidak pernah surut.

“Teman-teman penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam agenda pemilu, khususnya di Kota Depok. Walaupun masih banyak kekurangan akses, kami sudah terbiasa menghadapi keterbatasan tersebut,” ujarnya.

Zaldi juga menyinggung pentingnya perbaikan data dan layanan administrasi bagi penyandang disabilitas. Ia berharap upaya pendataan yang kini sedang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat terus dikembangkan.

“Dukcapil sudah mulai membuka layanan jemput bola untuk pembuatan identitas penyandang disabilitas. Ini langkah maju yang patut diapresiasi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan perlunya penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk dalam proses pemilu. Menurutnya, kehadiran JBI merupakan bentuk sederhana namun penting dalam mewujudkan kegiatan yang benar-benar inklusif.

Pengalaman Langsung di TPS: “Suara Saya Jadi Abstain”

Sementara itu, perwakilan Terala Foundation, Qorihani, turut berbagi pengalaman pribadi saat Pemilu 2024. Ia mengaku mengalami kendala teknis saat mencoblos, yang berujung pada tidak sahnya suaranya.

“Proses di TPS terasa terburu-buru, saya tidak sempat menyesuaikan diri. Akhirnya, saya keliru mencoblos dan suara saya dianggap tidak sah,” tuturnya.

Ia berharap ke depan, Bawaslu maupun penyelenggara pemilu dapat menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas. “Kami butuh prosedur yang jelas dan formulir yang bisa diakses, karena tidak semua dari kami tahu bagaimana cara melaporkan kendala di TPS,” katanya.

“Kami Ingin Pemilu yang Benar-Benar Inklusif”

Peserta lain dari PPDI juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas petugas pemilu agar lebih peka terhadap kebutuhan pemilih disabilitas.

“Masih banyak aspek inklusivitas yang belum terakomodasi. Mungkin perlu pelatihan bahasa isyarat bagi petugas di lapangan agar komunikasi bisa lebih baik,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh peserta dari Kecamatan Tapos yang juga merupakan penyandang disabilitas daksa. Ia menilai bahwa antusiasme pemilih disabilitas sangat tinggi, namun fasilitas pendukung dan pendampingan di TPS masih kurang optimal.

“Antusiasme kami besar, tapi kalau pendampingnya kurang, kami jadi kesulitan. Kadang akses jalannya juga tidak ramah bagi pengguna kursi roda atau alat bantu jalan,” ucapnya.

“Jalanan Menuju TPS Masih Berisiko Bagi Pengguna Kaki Palsu”

Keluhan serupa disampaikan oleh Marliyani, peserta lain yang menggunakan kaki palsu. Ia mengungkapkan bahwa medan menuju TPS kerap menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas fisik.

“Jalan menuju TPS banyak tanjakan dan turunan, sangat berisiko bagi kami yang menggunakan kaki palsu. Kami harap hal seperti ini bisa diperhatikan agar lebih aman dan mudah diakses,” ujarnya.