Selenggarakan RDK Kehumasan, Bawaslu Kota Depok Harus Susun Strategi Komprehensif

Depok (8/12/21), Badan Pengawas Pemilu Kota Depok – Dalam rangka penguatan kapasitas internal mengenai pendokumentasian dan peliputan berita lembaga, Bawaslu Kota Depok menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema Optimalisasi Kehumasan dalam Pendokumentasian dan Peliputan Berita. RDK ini menghadirkan Yulianto, S.H (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat) sebagai narasumber. Hadir dalam RDK, pimpinan Bawaslu Kota Depok beserta seluruh jajaran staf sekretariat.

Membuka kegiatan RDK ini, Andrianysah menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menunjang optimalisasi kehumasan, khususnya peliputan berita.

“Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu tentu harus cepat dan factual menginformasikan sebuah kejadian. Untuk itu, berita harus dikelola dengan teknik yang tepat dari mulai pendokumentasian, inti pembahasan, proses penulisan, sampai dengan editing hingga rilis,” ucap Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok.

Selain itu, Luli Barlini selaku Ketua Bawaslu Kota Depok juga menyampaikan bahwa RDK yang diselenggarakan ini merupakan upaya lembaga agar dapat terus maksimal memberitakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat mengenai kepemiluan.

“Humas merupakan garda terdepan bagi lembaga. Masyarakat juga berhak mendapat informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2018 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga melalui penulisan berita yang dilakukan secara konsisten, masyarakat pun ikut teredukasi dengan konten-konten yang disajikan”, tambah Luli.

Yulianto memaparkan bahwa sebagai bagian dari badan publik, jajaran Bawaslu Kota Depok perlu meningkatkan kapasitas literasi dan publikasi, sekaligus memberikan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik.

“Secara fungsional, garda terdepan Bawaslu untuk melakukan proses pencegahan, pengawasan, penindakan dan pemberian rekomendasi memang divisi pengawasan. Namun, yang akan berinteraksi langsung dengan publik adalah humas. Kehumasan memerlukan strategi yang lebih komperehensif. Pertama, perlu sinergi dalam pemberitaaan dalam bentuk teks dengan foto dan audio visual. Kedua, kehumasan juga bisa bekerjasama dengan media mainstream sehingga impresi yang dihasilkan semakin luas. Ketiga, terus menciptakan ide-ide yang kreatif sehingga bisa memunculkan inovasi baru dalam pengemasan konten kehumasan”, tutur Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Sriyono juga berpesan agar kehumasan mampu menampilkan bentuk kesolidan internal Bawaslu Kota Depok kepada masyarakat luas. “Masyarakat perlu mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai Bawaslu itu sendiri. Hal itu bisa dimulai dari bagaimana kehumasan mengemas konten yang dapat menggambarkan soliditas internal lembaga sehingga muncul pendekatan secara psikologis,” harapnya.

Di akhir diskusi, Dede Selamet Permana juga berharap agar kehumasan mampu menampilkan manajerial internal Bawaslu Kota Depok dengan pendekatan personal. Dede juga mengusulkan agar ke depan Bawaslu Jawa Barat secara berkelanjutan membuat pelatihan sebagai bentuk penguatan kapasitas.

“Kegiatan pelatihan atau workshop sangat perlu bagi peningkatan skill SDM Bawaslu.   Tahun 2024 tantangannya semakin serius karena akan berhadapan langsung dengan agenda Pemilu dan Pemilihan. Kita harus memaksimalkan kehumasan untuk menjadi wadah informasi yang berimbang ditengah-tengah pusaran isu hoax yang mungkin saja muncul. Humas juga harus memaksimalkan fungsinya untuk mempublikasikan terkait kinerja Bawaslu melalui timeline yang disusun setiap bulannya,” tutup Dede.