RDK Kedua Bawaslu Kota Depok, Bahas Kuasi Peradilan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu
|
Depok (28/9/21), Badan Pengawas Pemilu Kota Depok – Dalam rangka penguatan kapasitas pengawasan, Bawaslu Kota Depok menyelenggarakan Rapat Dalam Kantor (RDK) mengenai “Kuasi PeradilanBawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu”. RDK ini menghadirkan H. Yusup Kurnia, S.IP., S.H. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber. Hadir dalam kegiatan ini seluruh pimpinanBawaslu Kota Depok beserta seluruh jajaran stafsekretariat.
Menurut Sriyono, Koordinator Divisi PenyelesaianSengketa, saat membuka rapat tersebut, kegiatan RDK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepadajajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kota Depok akan tugas dan wewenang Penyelesaian SengketaBawaslu dalam sistem peradilan Pemilu.
“Penyelesaian sengketa adalah mahkota yang dimiliki oleh Bawaslu. Dikatakan mahkotakarena penyelesaian sengketa adalah bentuksederhana dari peradilan Pemilu yang wewenangnya ada di tangan Bawaslu”, ujarnya.
Selain itu, Luli Barlini selaku Ketua Bawaslu Kota Depok juga menyampaikan bahwa RDK Divisi Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan inimerupakan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalammenyongsong Pemilu serentak di tahun 2020 nanti.
“Mengingat kita akan menyongsong Pemiluserentak di tahun 2024, maka diskusi, pelatihandan bimbingan teknis terkait penyelenggaraanPemilu harus sudah mulai digalakkan darisekarang demi pengawasan dan pelayananyang optimal bagi masyarakat”, tambahnya
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. YusupKurnia memaparkan bahwa salah satu bentukdemokrasi adalah hak gugat yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat boleh menggugat negara. Dalam hal pemilu hak gugat tersebut dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk permohonan penyelesaiansengketa pemilu untuk menggugat keputusan KPU.
“Dalam penyelesaian sengketa pemilu, hakgugat ini diberikan kepada peserta Pemiluapabila merasa dirugikan karena keputusanyang dikeluarkan oleh KPU dalam proses pencalonan”, ucapnya.
Yusup juga menyampaikan bahwa dalampenyelesaian sengketa, Bawaslu bersifat pasif, yang artinya hanya menunggu permohonan penyelesaiansengketa dari peserta Pemilu, tidak bisa secara aktifmencari objek sengketa untuk diproses lebih lanjut.
Di akhir diskusi, Dede Selamet Permana selakuKoordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antarLembaga mengusulkan untuk menyelenggarakansimulasi penyelesaian sengketa secara daring.
“Saya kira sangat perlu dilakukan simulasipenyelesaian sengketa secara daring agar internal kita siap apabila sewaktu-waktuterdapat permohonan penyelesaian sengketa. Terlebih kita harus semakin adapatifmemanfaatkan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa, mulai dari notulensipersidangan menggunakan aplikasi perubahtranskrip suara menjadi tulisan hingga menyelenggarakan proses sidang secara daring", pangkasnya.
