PPID Bawaslu Depok Raih Predikat INFORMATIF dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik 2025
|
Depok — Bawaslu Kota Depok kembali meraih prestasi dalam penilaian keterbukaan informasi publik (KIP). Setelah pada tahun 2024 memperoleh predikat menuju informatif, tahun ini Bawaslu Kota Depok resmi menyandang predikat Informatif pasca asesmen KIP Bawaslu Tahun 2025.
Pengumuman hasil penilaian disampaikan dalam sela-sela kegiatan Rapat Pengelolaan Website dan Evaluasi Pemanfaatan Baledata Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (4/11/2025).
Berdasarkan hasil penilaian, Bawaslu Kota Depok meraih skor 95,43 dan menempati peringkat kedua di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat, hanya terpaut 0,2 poin dari Bawaslu Kabupaten Ciamis yang menduduki peringkat pertama.
Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah, menjelaskan bahwa tahun ini terdapat indikator penilaian baru.
“Tahun ini ada tambahan indikator penilaian yakni uji akses terhadap fasilitas layanan informasi. Setiap Bawaslu kabupaten/kota sudah dibekali perangkat seluler dari Bawaslu RI untuk menerima permohonan informasi. Bawaslu menilai bagaimana perangkat itu digunakan dan bagaimana prosedur pelayanan dijalankan melalui telepon dan sarana pesan,” jelasnya.
Muamarullah menambahkan bahwa verifikasi penilaian juga dilakukan oleh Bawaslu RI setelah proses penilaian di tingkat provinsi.
“Selain asesmen di Jawa Barat, Bawaslu RI melakukan validasi langsung terhadap data dan pelaksanaan layanan informasi,” tambahnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
“Alhamdulillah, Depok naik dari menuju informatif menjadi informatif. Prinsip kami sederhana: apa yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi, kami jalankan dengan konsisten,” ungkapnya.
Sulastio juga menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pemacu untuk memberikan pelayanan lebih baik.
“Pengakuan ini membanggakan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat menilai pelayanan informasi kita. Target ke depan, nilai ini bisa naik lagi menjadi 97 atau 98,” ujarnya.
Penulis : M. Yudha Aldino
Foto : Huda - Bawaslu Jabar
Editor : Azis Nur Fadillah