Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Kompetensi Enumerator, Lolly: Penjaga Kualitas Informasi Kerawanan

1

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat membuka Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP secara daring, Senin (26/10/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa enumerator atau pengelola data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar mengumpulkan data atau menjalankan survei. Menurutnya, enumerator turut bertanggung jawab memastikan informasi mengenai potensi kerawanan pemilu yang dihimpun memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lolly menjelaskan bahwa penerapan metodologi yang tepat harus didukung oleh data yang berkualitas. Oleh sebab itu, para enumerator perlu dibekali kompetensi yang memadai agar proses pengumpulan, pencatatan, dan pengelolaan data IKP dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Lolly saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data IKP yang dilaksanakan secara daring pada Senin (26/10/2026). Ia menekankan bahwa enumerator berada di garis terdepan dalam memastikan pengelolaan IKP semakin baik, substansi informasi lebih tepat, serta indikator yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kegiatan tersebut, Lolly menyampaikan tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian para pengelola data IKP. Pertama, menyamakan pemahaman mengenai indikator dan metode pengumpulan data. Ia menilai setiap indikator harus dipahami berdasarkan definisi yang seragam, dicatat menggunakan ketentuan yang sama, serta diukur dengan standar yang konsisten. Keseragaman ini diperlukan agar data yang dihimpun dapat dibandingkan dan dianalisis secara tepat.

Kedua, menjaga integritas, akurasi, dan keterlacakan data. Menurut Lolly, integritas data berkaitan dengan keaslian informasi dan objektivitas dalam proses pengumpulan maupun pengolahannya. Karena itu, enumerator perlu mampu membedakan fakta yang dapat dibuktikan, informasi yang belum terverifikasi, serta pendapat atau persepsi dari narasumber.

Kemampuan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap informasi yang masuk ke dalam IKP memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Dengan demikian, hasil pemetaan kerawanan pemilu dapat digunakan sebagai bahan analisis yang kredibel.

Ketiga, menjadikan kualitas data sebagai bagian dari tanggung jawab pencegahan. Lolly menjelaskan bahwa informasi mengenai potensi kerawanan tidak sekadar berfungsi sebagai bahan dokumentasi, tetapi juga dapat menjadi petunjuk awal untuk menentukan langkah antisipasi dan strategi pengawasan.

Menurutnya, setiap temuan yang mengindikasikan adanya kerawanan perlu ditindaklanjuti dengan upaya mitigasi yang sesuai. Oleh karena itu, data IKP harus mampu membantu Bawaslu mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, menentukan prioritas pencegahan

Editor: ⁨⁠R⁠e⁠y⁠n⁠ ⁠G⁠l⁠o⁠r⁠i⁠a⁠⁩

BAWASLU RI

Tag
INDEKS KERAWANAN PEMILU