Nuryamah: Peran Ibu Sangat Krusial Cetak Generasi Sadar Demokrasi

Bandung Barat — Peningkatan kesadaran demokrasi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, serta integritas dalam penyelenggaraan pemilu kepada generasi muda sejak dini.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kegiatan yang merupakan bagian dari agenda prioritas nasional tersebut dilaksanakan di Pakuhaji Highland Ecoresort, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu (21/10/2026). Bawaslu Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan program Bawaslu RI dengan menghadirkan perwakilan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai narasumber.

Nuryamah menjelaskan bahwa perempuan, khususnya para ibu, mempunyai peran strategis dalam membentuk generasi yang memahami hak politiknya serta memiliki keberanian untuk menolak berbagai bentuk pelanggaran dalam proses pemilu.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi sarana berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu. Keterlibatan masyarakat dinilai berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, sehingga upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas perlu dilakukan secara bersama-sama.

Lebih lanjut, Nuryamah menyampaikan tiga langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung pengawasan pemilu. Langkah tersebut meliputi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), keterlibatan sebagai penggerak pendidikan politik di lingkungan masyarakat, serta pelaporan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran melalui layanan digital Sigap Lapor.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh kekuatan modal dalam proses pemilu. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat pemilih dari kalangan Generasi Z dan Milenial diperkirakan mencakup sekitar 60 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu 2029.

Dede Yusuf juga menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah personel Bawaslu membuat pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat dibutuhkan. Ia mengajak warga untuk lebih waspada terhadap berbagai potensi pelanggaran, seperti praktik politik uang, kampanye terselubung di tempat ibadah, penggunaan kendaraan dinas berpelat merah untuk kepentingan politik, serta intimidasi yang dilakukan oleh pihak berwenang di tingkat lokal. Ia turut menegaskan bahwa identitas masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat turut menjelaskan berbagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya politik uang. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan kampung pengawasan dan komunitas daring yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, masyarakat juga dipersiapkan untuk mengikuti simulasi pemeriksaan fakta atau cek fakta guna meningkatkan kemampuan dalam mengenali dan menangkal penyebaran disinformasi di ruang digital.

Melalui kegiatan penguatan pengawasan berbasis komunitas ini, Bawaslu RI bersama jajaran pengawas pemilu di Jawa Barat terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga demokrasi. Keterlibatan perempuan dan keluarga diharapkan dapat memperkuat pengawasan sosial serta mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur, bersih, dan bermartabat.

Penulis: Jihad Khufaya
Editor: Andhika Pratama
Foto: Bunga