Kolaborasi Demokratis: Bawaslu dan DPRD Depok Sinergi Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Depok - Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu memang bukan satu-satunya indikator suksesnya penyelenggaraan pemilu. Namun, partisipasi pemilih tetap menjadi cerminan penting dari kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

Bawaslu Kota Depok memandang bahwa partisipasi politik warga bukan hanya soal angka kehadiran di TPS, tapi juga bagaimana masyarakat terlibat aktif mengawal proses demokrasi. Untuk itu, berbagai program telah digagas—mulai dari Sekolah Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi. Semua upaya ini diarahkan untuk mendorong pengawasan partisipatif dan membangun budaya demokrasi yang lebih kuat.

Sebagai bagian dari inovasi berkelanjutan, Bawaslu Kota Depok kini menggandeng DPRD Kota Depok untuk bersinergi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kolaborasi ini dimulai lewat agenda Audiensi Bawaslu Kota Depok dengan DPRD Kota Depok, yang mengusung tema Peningkatan Partisipasi Politik melalui Sinergitas Bawaslu Kota Depok dengan DPRD Kota Depok. Kegiatan ini digelar di Ruang Ketua DPRD Kota Depok, Rabu (18/06/2025).

Ketua Bawaslu Kota Depok, M. Fathul Arif, hadir bersama jajaran dan disambut hangat oleh Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna. Dalam diskusi, Fathul menyoroti pentingnya peran DPRD sebagai lembaga aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. Menurutnya, DPRD memiliki kedekatan dengan konstituen yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kesadaran politik.

“Nantinya DPRD dan Bawaslu bisa menjadi mitra dalam pengawasan dan pengawalan demokrasi di Kota Depok guna memastikan transparansi dan kepercayaan masyarakat,” ujar Fathul.

Bawaslu Kota Depok juga memaparkan sejumlah strategi peningkatan partisipasi, terutama menyasar pemilih pemula. Salah satu program yang dijalankan adalah Bulan Demokrasi, yang mengajak siswa-siswi di sekolah untuk memahami proses pemilu dan hak kewarganegaraan melalui kegiatan seperti debat, cerdas cermat, pembuatan poster, dan kampanye digital di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyambut positif dan antusias. Ia bahkan mengusulkan agar ke depan digelar focus group discussion (FGD) yang melibatkan KPU, Bawaslu, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. FGD ini diharapkan bisa menjadi ruang diskusi terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik terkait pelaksanaan pemilu maupun penyebab menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada dibanding Pemilu.

Sebagai catatan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Depok mencapai 82,83%, namun pada Pilkada sebelumnya turun menjadi 62%. Perbedaan yang cukup signifikan ini tentu menjadi perhatian bersama.

Ade berharap sinergi antara DPRD dan Bawaslu Kota Depok dapat berjalan seiring seperti halnya kolaborasi antara Komisi II DPR RI dan Bawaslu RI dalam mengawal demokrasi di tingkat nasional.

“Mudah-mudahan ikhtiar awal ini bisa kita jalankan nantinya,” ujar Ade.