Herwyn Dorong Bawaslu Daerah Perkuat Pemecahan Masalah dalam Pengelolaan Aset BMN

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong jajaran Bawaslu di tingkat provinsi untuk aktif memberikan pendampingan kepada satuan kerja (satker) kabupaten/kota, khususnya dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan dan penataan aset Barang Milik Negara (BMN).

Dorongan tersebut disampaikan Herwyn setelah pelaksanaan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara. Ia meminta jajaran Bawaslu di daerah membangun kemampuan problem solving agar berbagai kendala dalam pengelolaan aset dapat ditangani secara efektif. Selain itu, peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga perlu menjadi perhatian bersama.

Herwyn menilai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan kerja sama yang kuat antara pihak yang menangani pengelolaan keuangan dengan pengelola aset BMN. Sinergi kedua fungsi tersebut diperlukan agar proses administrasi dan pengelolaan aset berjalan secara tertib.

“Komitmen terhadap good governance, ketertiban administrasi, serta kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan PPh dan PPN dalam setiap belanja institusi, perlu terus diperkuat,” ujar Herwyn saat menutup kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, pengelolaan BMN yang akuntabel tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur administrasi. Lebih dari itu, pengelolaan aset merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas Bawaslu sebagai lembaga negara.

Herwyn juga meminta jajaran Bawaslu di daerah yang masih memiliki laporan kinerja yang belum diselesaikan agar segera melakukan tindak lanjut. Penyelesaian tersebut dinilai penting sebagai bagian dari persiapan menuju proses finalisasi e-Monev.

Ia berharap konsolidasi data yang dilakukan secara berkala serta pembinaan yang berkelanjutan dapat membuat seluruh satuan kerja di daerah memiliki pemahaman yang selaras mengenai pengelolaan keuangan dan BMN. Dengan demikian, berbagai persoalan teknis maupun operasional yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat serta tepat.

Herwyn menambahkan, perbaikan tata kelola aset dan penyelesaian berbagai tindak lanjut e-Monev diharapkan dapat memperkuat sistem kelembagaan Bawaslu. Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan organisasi menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan pengawasan pada agenda mendatang.