Depok Jadi Kota Strategis Forum Literasi KIP, Fathul Arif: Bawaslu Depok Harus Hadir untuk Publik

Depok – Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu Republik Indonesia menggelar Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota Depok, Senin (21/07/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian forum literasi yang akan digelar di 25 wilayah di seluruh Indonesia, mulai Juli hingga November 2025. Kota Depok menjadi kota kedua di Provinsi Jawa Barat yang terpilih sebagai tuan rumah, setelah sebelumnya forum serupa dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat.

Ketua Bawaslu Kota Depok, M. Fathul Arif, dalam sambutan pembukanya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Bawaslu RI yang telah memilih Depok sebagai salah satu titik strategis pelaksanaan forum ini.

“Suatu kehormatan besar bagi kami di Bawaslu Kota Depok karena menjadi salah satu titik awal dari rangkaian kegiatan forum literasi ini, setelah Kabupaten Bandung Barat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu RI atas kepercayaannya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pembuka forum ini, dan Kota Depok sebagai titik strategis di wilayah perkotaan dan kampus,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan literasi keterbukaan informasi publik menjadi semakin relevan di era demokrasi digital. Di tengah banjir informasi, keterbukaan bukan hanya menjadi tuntutan, tetapi juga kebutuhan bersama demi terciptanya pemilu yang transparan dan akuntabel.

“Bawaslu harus hadir untuk publik, agar masyarakat bisa mengakses informasi mengenai pemilu dan pengawasan secara terbuka, mudah, dan bertanggung jawab,” imbuh Fathul.

Lebih lanjut, Bawaslu Kota Depok juga terus membuka akses informasi seluas-luasnya melalui berbagai saluran resmi. Masyarakat dapat mengakses layanan informasi publik secara langsung di kantor Bawaslu, maupun secara daring melalui kanal resmi PPID Bawaslu Kota Depok. Berbagai inovasi juga terus dilakukan untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi, termasuk melalui media sosial yang kini menjadi sarana utama komunikasi publik.

“Kami juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat kampus, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta para pemohon informasi, untuk bersama-sama menjadi bagian dari gerakan literasi dan keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Fathul Arif berharap agar forum ini tidak berhenti hanya sebagai ruang diskusi satu hari, melainkan menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan partisipatif.

“Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi khazanah yang memperkaya wawasan, memperkuat komitmen, dan memperluas partisipasi dalam pengawasan pemilu dan keterbukaan informasi publik,” tutupnya.