Buka P2P di Banten, Puadi Ajak Kader Jadi Pengawas Aktif Demi Pemilu 2029 yang Berkualitas

Depok — Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengajak para peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Provinsi Banten untuk menjadi pengawas aktif yang berperan sebagai mata dan telinga masyarakat dalam menjaga jalannya demokrasi. Menurut Puadi, Pemilu 2029 akan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari digitalisasi, maraknya disinformasi, politik uang, polarisasi identitas, hingga intervensi elite.

“Kami menginginkan peserta P2P bisa menjadi bagian dari rakyat yang memantau langsung proses demokrasi,” ujar Puadi saat membuka kegiatan P2P bertema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat di Serang, Banten, Selasa (15/7/2025).

Puadi yang juga lulusan doktoral Universitas Nasional (Unas) itu mengingatkan para kader P2P agar tidak ragu menggunakan saluran pelaporan Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu di lapangan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan kader dalam setiap tahapan pemilu, terutama pada tahapan yang rawan pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran, jangan didiamkan. Segera laporkan sesuai wilayah masing-masing,” tegas Puadi.

Lebih lanjut, Puadi mendorong para kader P2P untuk membangun jaringan pengawasan di tingkat lokal hingga nasional. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarjaringan pengawas sangat diperlukan agar pengawasan partisipatif bisa berjalan efektif.

“Bangun komunikasi dengan sesama pengawas di daerah, hubungkan jaringan pengawasan di Banten dengan wilayah lain. Bagikan informasi, jaga koordinasi, supaya demokrasi kita semakin kuat,” tambahnya.

Menutup arahannya, pria kelahiran Bekasi itu kembali menekankan bahwa semakin banyak masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu, semakin tinggi pula kualitas demokrasi yang terjaga.

“Pemilu 2029 bukan sekadar pesta demokrasi, tetapi menjadi ujian penting bagi kualitas demokrasi kita, dan itu ditentukan dari seberapa besar rakyat ikut mengawasi,” pungkas Puadi.

Sebagai catatan, kegiatan P2P di Banten ini merupakan titik ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan melibatkan sebanyak 90 kader pengawas partisipatif.

Sumber : Bawaslu RI