Bawaslu Jawa Barat Siapkan Pelaksanaan P2P Daring 2025: Dorong Kualitas dan Partisipasi Pengawasan di Daerah

Depok — Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi secara daring bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat melalui Zoom dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang tercatat di Bappenas dan menjadi sarana penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Sekretaris Bawaslu Jawa Barat, Widodo, menyampaikan bahwa sekretariat siap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya penyusunan laporan akhir tahun, terutama bagi satuan kerja penerima hibah non-tahapan. Selain itu, ia juga mengingatkan agar pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk kegiatan coklit terbatas (coktas), dijalankan sesuai aturan. “Pimpinan Bawaslu Jabar juga akan melakukan supervisi langsung ke kabupaten/kota dengan mengunjungi kecamatan masing-masing,” ujarnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, menyampaikan bahwa pelaksanaan P2P daring sudah pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Ia mengingatkan agar pengalaman pelaksanaan sebelumnya menjadi bahan evaluasi, termasuk dalam aspek teknis seperti dukungan pulsa atau data internet. “Pesertanya jangan itu-itu lagi. Jika P2P dasar, bisa melibatkan peserta baru. Kalau P2P tingkat menengah, boleh yang sudah pernah ikut. Karena ini program prioritas nasional, kualitasnya harus lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, menjelaskan bahwa pelaksanaan P2P daring 2025 merupakan tindak lanjut hasil koordinasi Bawaslu RI pada 8 Oktober dan koordinasi tingkat pimpinan Bawaslu Jabar pada 13 Oktober 2025. Ia menyebutkan, kegiatan ini menjadi bagian dari program Presiden Prabowo yang melibatkan sekitar 16 ribu peserta secara nasional. “Sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Barat akan melaksanakan P2P secara daring, karena Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok telah lebih dulu melaksanakan kegiatan tersebut secara luring,” ujarnya.

Pelaksanaan kick off dijadwalkan pada 23 Oktober 2025, dengan total peserta sebanyak 40 orang setiap kab/kota, yang terdiri atas unsur Saka Adhyasta Pemilu, pemilih pemula, perempuan, disabilitas, media, serta unsur keberagaman OKP/ormas. Peserta terbanyak berasal dari kelompok Saka Adhyasta (8 orang) dan perempuan (10 orang).

Sebagai informasi tambahan, Bawaslu RI akan menjalin kerja sama dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka terkait penguatan peran Saka Adhyasta Pemilu, yang diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda.

Menutup rapat koordinasi tersebut, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Barat, Fereddy, menyampaikan harapannya agar para peserta P2P dapat menjadi bagian dari kekuatan moral Bawaslu dalam menjaga integritas pengawasan. “Ketika Bawaslu menghadapi berbagai isu di lapangan, para alumni P2P diharapkan mampu menjadi pembela Bawaslu dan tetap menjunjung tinggi etika sebagai pengawas pemilu,” pesannya.