Bawaslu Jabar Instruksikan Pengawasan PDPB Dilakukan Secara Aktif dan Terbuka

Depok - Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, meminta seluruh Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Ia menegaskan bahwa pengawasan ini krusial untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota berlangsung secara akurat, mutakhir, dan menyeluruh.

Nuryamah juga mengimbau jajaran pengawas di daerah agar segera menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta lembaga lainnya yang berperan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

“Segera lakukan koordinasi dengan seluruh pihak dan pemangku kepentingan guna memastikan akurasi dan kelengkapan data pemilih berkelanjutan,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Jabar pada Senin (30/6/2025).

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Nuryamah menginstruksikan agar hasil pengawasan PDPB dapat dipublikasikan melalui media sosial masing-masing Bawaslu kabupaten/kota, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.

Ia juga mengarahkan pembentukan Posko Pengaduan Masyarakat baik secara langsung (offline) maupun daring melalui kanal digital, termasuk media sosial resmi. Di sisi lain, penyusunan peta kerawanan hak pilih di tingkat kelurahan atau desa yang rawan terhadap permasalahan data pemilih juga dinilai sangat penting. Pemetaan tersebut harus dilakukan berdasarkan variabel kerawanan terkait hak memilih.

Senada dengan Nuryamah, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, turut menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kredibilitas data pemilih akan berkontribusi besar terhadap citra positif penyelenggaraan pemilu di mata masyarakat.

“Mari wujudkan pemilu yang berkualitas dengan menjadikan data sebagai bagian dari kepercayaan publik. Jalin komunikasi yang baik dengan para stakeholder agar opini publik terhadap pemilu juga semakin positif,” ujarnya.