Bawaslu Depok Terima Kunjungan Partai Buruh untuk Pemutakhiran Data Kepengurusan

Depok – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok menerima kunjungan perwakilan Partai Buruh dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan di masa non-tahapan Pemilu, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kewajiban partai politik peserta Pemilu 2024 untuk memperbarui data kepartaian secara berkelanjutan. Pemutakhiran data bertujuan memastikan seluruh informasi partai politik sesuai dengan kondisi terkini, meliputi kepengurusan, alamat kantor, keanggotaan, keterwakilan perempuan, hingga dokumen administrasi lainnya apabila terjadi perubahan.

Ketua Pimpinan Komite Eksekutif (Executive Committee/Exco) Partai Buruh Kota Depok, Surya Alamsyah Sipetu, hadir langsung di Kantor Bawaslu Kota Depok untuk menyampaikan perkembangan kondisi kepengurusan partainya. Dalam kesempatan tersebut, Surya menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) kepengurusan serta salinan Surat Keterangan Domisili sebagai bagian dari persyaratan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Kota Depok, Sulastio, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, pembaruan data kepengurusan menjadi langkah penting untuk memastikan administrasi partai politik tetap akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami menerima berkas ini dan mengimbau agar pembaruan data juga dilakukan ke KPU Kota Depok serta diunggah melalui aplikasi yang telah disediakan oleh KPU Kota Depok," ujar Sulastio.

Ia menambahkan, pemutakhiran data juga menjadi bagian dari upaya memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi partai politik, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan kelengkapan keanggotaan hingga tingkat kecamatan.

Bawaslu Kota Depok menilai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan proses verifikasi partai politik pada pemilu mendatang. Data yang akurat diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selain itu, pembaruan data kepartaian secara berkala menjadi bagian dari pemeliharaan administrasi partai politik guna menjaga validitas informasi menjelang tahapan kepemiluan berikutnya.