Bawaslu Depok: Sengketa di MK Tak Melulu Soal Hasil Tapi Juga Proses

Depok - Tingginya jumlah DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sejumlah kecamatan di Kota Depok menjadi perhatian khusus Bawaslu Depok.

Anggota Bawaslu Kota Depok, Risal Randa mencontohkan di Kecamatan Cinere misalnya ada sekita 1.467 warga yang menggunakan hak pilihnya dan terdaftar sebagai pemilih DPTb.

"Kalau hal ini tidak dikelola dengan baik, artinya penyelenggara pemilu tidak melengkapi data dan dokumen terkait DPTb ini, karena ini akan menjadi masalah tersendiri jika terjadi sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi) nantinya, ujar Risal ketika rapat pleno rekapitulasi di Kota Depok, Jumat (01/03/2024).

Bawaslu Depok juga menyoroti tingginya jumlah warga yang menggunakan DPK (Daftar Pemilih Khusus) saat pencoblosan di Kecamatan Cinere, ada sekitar 609 warga terdaftar sebagai pemilih khusus yang menggunakan KTP elektroniknya.

Demisioner KPU Kabupaten Tana Toraja tersebut menegaskan banyaknya sengketa di MK itu bukan melulu tentang hasil tetapi sengketa proses pemilunya.

Selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Cinere, Rusdi pun menanggapi pernyataan Anggota Bawaslu Depok tersebut.

"Di Cinere itu ada BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, banyak taruna-taruni dari daerah. Pada tanggal 15 Januari (batas akhir urus pindah memilih yang salah satu alasannya menempuh pendidikan atau tugas belajar) PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Gandul menginput surat DPTb dari Kemenkumham yang sudah diajukan sejak tanggal 14 Januari sejumlah 1200-an," ujar Rusdi.

Rusdi juga menambahkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Cinere berkaitan dengan hal tersebut.

"Kami memiliki data dan dokumen lengkap sejumlah 1200-an untuk BPSDM Kemenkumham, 257 untuk PTPS, lalu ada beberapa KPPS yang memang bertugasnya di luar wilayah TPS-nya, lalu ada juga kampus UPN, makanya sampe 1.711, mudah-mudahan terjawab," tutup Rusdi.

Sekilas info, PPK Cinere pada tahun 2019 pernah membuat TPS Khusus di BPSDM Kemenkumham dengan DPT 800-an orang namun hanya 50-an yang datang. Untuk pada tahun 2024 PPK Cinere tidak lagi membuat TPS Khusus di sana lagi sebagai bahan evaluasi. (mya)