Bawaslu Depok Puji Kesiapan Polri dan TNI dalam Simulasi Pengamanan Pilkada 2024

Depok - Anggota Bawaslu Kota Depok, Sulastio, menghadiri Apel Gelar yang dilanjutkan dengan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam persiapan pengamanan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024, khususnya di Kota Depok. Acara ini bertempat di halaman Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cimanggis, Kota Depok, Kamis (08/08/2024).

Apel gelar pasukan dan Sispamkota ini merupakan kesiapan Polri dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Sebanyak 300 personel dari jajaran Polres Metro Depok yang terdiri dari personel Dalmas Nusantara, Brimob, Intel, dan Kamtibmas turut diterjunkan dalam kegiatan ini.

Anggota Bawaslu Depok, Sulastio, yang turut hadir mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, dan Pemda dalam mengantisipasi potensi gangguan selama proses pemilihan kepala daerah, baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pemilihan.

"Bawaslu mengapresiasi Polres Metro Depok atas terselenggaranya Apel Siaga termasuk simulasi pengamanan unjuk rasa. Hal ini menandakan kesiapan dari aparat keamanan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan serentak baik itu gubernur maupun wali kota," ujar Sulastio.

"Namun, apa yang disimulasikan tadi, kami berharap tidak terjadi. Namun, jika pun memang tidak bisa dihindari, kami berharap apa yang disimulasi bisa dikendalikan dengan baik oleh aparat keamanan," tambah Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Depok.

Sementara itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, menegaskan kesiapan jajarannya bersama Pemda dan TNI dalam menjaga keamanan Pilkada 2024.

"Operasi Mantap Praja 2024 dalam mendukung pengamanan Pilkada ini berlangsung selama 140 hari mulai tanggal 14 Agustus 2024 hingga 31 Desember 2024, yang diikuti oleh 948 personel Polres, 300 personel TNI, dan 6.564 Linmas guna mendukung pengamanan seluruh tahapan Pilkada di wilayah Kota Depok," kata Kombes Arya.

Terakhir, Dandim 0508/Depok, Letkol Inf Iman Widhiarto, juga berpesan kepada seluruh personel agar menjaga netralitas baik TNI maupun Polri.

"Artinya netralitas, kami Polri adalah alat keamanan negara, sedangkan kami TNI adalah alat pertahanan negara. Tidak ada kepentingan siapa menang, akan bekerja sama dengan TNI Polri sebagai pilar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandas Iman.

Pada simulasi tersebut, diperagakan adanya sekelompok massa yang tidak terima hasil dari keputusan hasil Pemilu, dan massa pun mendatangi Kantor KPU untuk melakukan aksi unjuk rasa yang anarkis. Hingga akhirnya terjadi ketegangan antara massa dan pihak kepolisian.

Selanjutnya, kepolisian melakukan strategi penanganan berbagai tahapan mulai dari mediasi hingga tindakan preventif sesuai aturan yang berlaku.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Kota Depok, Rektor UIII, Kepala Pengadilan Negeri Depok, Kapolsek se-Polrestro Depok, dan Perwakilan Partai Politik se-Kota Depok. (mya)